Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah memprioritaskan pembangunan akses layanan kesehatan dan infrastruktur dasar menyusul peristiwa seorang ibu yang melahirkan di jalan di Desa Kopeang, Mamuju, Sulawesi Barat.
Peristiwa tersebut terjadi akibat keterbatasan akses menuju fasilitas kesehatan. Ibu hamil terpaksa dibawa menggunakan kendaraan sederhana karena kondisi jalan rusak yang tidak dapat dilalui ambulans, hingga akhirnya melahirkan di tengah perjalanan sebelum tiba di puskesmas rujukan.
Netty menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut, meskipun ibu dan bayi dilaporkan dalam kondisi selamat.
“Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa akses layanan kesehatan yang aman dan layak masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah. Keselamatan ibu dan bayi tidak boleh ditentukan oleh kondisi jalan,” ujar Netty dalam keterangan media (2/4).
Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas kesehatan, tetapi juga menyangkut infrastruktur dasar yang menjadi penopang utama layanan kesehatan.
“Keberadaan puskesmas pembantu di desa harus didukung dengan fasilitas yang memadai. Di sisi lain, akses jalan yang layak merupakan bagian penting dari sistem pelayanan kesehatan, terutama untuk kondisi darurat,” jelasnya.
Netty juga mendorong percepatan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah tersebut sebagaimana telah direncanakan pemerintah daerah, agar masyarakat tidak kembali menghadapi risiko serupa di masa mendatang.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan layanan kesehatan ibu di daerah terpencil, termasuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan serta kesiapan fasilitas dalam menangani persalinan.
“Kita perlu memastikan bahwa layanan kesehatan ibu dapat diakses dengan cepat, aman, dan bermartabat, di mana pun masyarakat berada,” tegasnya.
Lebih lanjut, Netty mengingatkan bahwa penguatan layanan kesehatan dasar, khususnya layanan kesehatan ibu dan anak, merupakan bagian penting dari arah kebijakan dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) 2025–2029 yang menitikberatkan pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan hingga ke wilayah terpencil.
“RIBK 2025–2029 harus menjadi acuan bersama, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan dasar karena kendala infrastruktur maupun keterbatasan fasilitas,” ujarnya.
Netty juga mendorong Kementerian Kesehatan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Kementerian Dalam Negeri, guna memastikan optimalisasi peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kementerian Kesehatan perlu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar dilakukan evaluasi terhadap kinerja kepala daerah, karena mereka adalah ujung tombak pelayanan publik di daerah,” tegasnya.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor kunci dalam memastikan layanan kesehatan dan infrastruktur dasar dapat berjalan secara terintegrasi.
Netty berharap peristiwa tersebut menjadi perhatian bersama bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen dalam menghadirkan layanan dasar yang merata dan berkualitas.
“Ini bukan hanya soal satu kejadian, tetapi tentang bagaimana negara hadir melindungi keselamatan warganya, terutama ibu dan anak,” pungkasnya.
