Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa hari terakhir. Bencana tersebut menimbulkan korban jiwa serta merusak permukiman, fasilitas umum, hingga infrastruktur penting.
“Kami merasa prihatin dan menyampaikan duka cita mendalam terhadap warga yang menjadi korban bencana. Kami juga mendorong pemerintah untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk meringankan penderitaan korban bencana alam,” ujar Meitri, Sabtu (29/11/2025).
Legislator yang membidangi isu lingkungan hidup ini menegaskan bahwa tragedi tersebut merupakan alarm keras bahwa Indonesia kini berada dalam situasi krisis ekologis. Kondisi ini, menurutnya, menuntut perubahan mendasar dalam cara pandang dan tata kelola lingkungan.
“Bencana ini harus menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan, yakni pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk melakukan taubat ekologis sebagai wujud komitmen moral sekaligus langkah awal untuk menghentikan kerusakan lingkungan yang terus berulang dan semakin memperparah dampak bencana hidrometeorologi,” tuturnya.
Politisi PKS tersebut menjelaskan bahwa banjir bandang bukan sekadar fenomena alam, tetapi sinyal bahwa kerusakan lingkungan, deforestasi, alih fungsi lahan, serta kebijakan tata ruang yang tidak memprioritaskan keselamatan masyarakat telah mencapai titik mengkhawatirkan.
“Taubat ekologis perlu segera kita lakukan, yakni dengan mengubah cara berpikir, cara hidup, dan cara kita mengelola alam,” tegasnya.
Meitri menambahkan bahwa curah hujan ekstrem bukan satu-satunya faktor pemicu bencana. Ia menyoroti menurunnya daya dukung lingkungan akibat pembabatan hutan, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan lemahnya pengawasan terhadap kegiatan industri maupun pertambangan.
“Hujan tidak bisa kita kendalikan, tetapi kerusakan hutan dan sungai adalah akibat dari tangan kita sendiri. Taubat ekologis berarti jujur mengakui kesalahan kolektif dan memperbaikinya dengan tindakan nyata,” jelasnya.
Ia mendorong pemerintah untuk segera mengevaluasi izin pemanfaatan ruang di daerah rawan bencana, melakukan audit lingkungan secara komprehensif pada sektor industri, pertambangan, dan perkebunan, serta menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan.
Politisi muda PKS ini juga menilai pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) melalui reforestasi dan rehabilitasi lahan, penguatan sistem peringatan dini, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat sangat perlu dipercepat.
Lebih jauh, Meitri mengajak masyarakat menjadikan taubat ekologis sebagai gerakan moral bersama. Ia menegaskan bahwa perubahan perilaku sehari-hari—seperti menjaga kebersihan sungai, mengurangi sampah, dan menghentikan praktik yang merusak alam—adalah bagian penting dari tanggung jawab kolektif.
“Kita harus kembali pada prinsip keseimbangan. Setiap sampah yang dibuang sembarangan, setiap hutan yang ditebang tanpa reboisasi, dan setiap sungai yang dicemari adalah bom waktu. Taubat ekologis mengajak kita memperbaiki perilaku sehari-hari, mencintai alam sebagai amanah, bukan komoditas semata,” ujarnya.
Meitri menekankan bahwa rangkaian bencana di Sumatera harus menjadi titik balik bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengalihkan arah pembangunan menuju model yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
“Alam sudah sering mengingatkan kita, maka sepatutnya kita harus berubah. Perubahan itu bisa dimulai dengan pertaubatan kita dan mengawal secara serius pembangunan ekonomi yang harmonis dan selaras dengan pelestarian lingkungan alam,” pungkasnya.
