Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna, meminta pemerintah meninjau kembali wacana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai langkah menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai, target efisiensi hingga 20 persen yang disampaikan pemerintah perlu dikaji secara lebih mendalam agar tidak melenceng dari kondisi riil di lapangan.
Menurut Ateng, upaya mengurangi beban subsidi energi memang menjadi kebutuhan mendesak di tengah tekanan harga minyak global dan ketidakpastian geopolitik. Namun demikian, kebijakan yang diambil harus didasarkan pada perhitungan yang matang dan tepat sasaran, bukan sekadar asumsi.
“WFH satu hari belum tentu efektif menurunkan konsumsi BBM. Ada potensi pergeseran aktivitas, dari mobilitas kerja menjadi mobilitas nonesensial,” ujarnya.
Ia menilai pendekatan yang terlalu sederhana dalam membaca pola konsumsi energi justru berisiko tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya pembatasan aktivitas seperti saat pandemi, masyarakat dinilai tetap akan melakukan mobilitas. Bahkan, jika kebijakan diterapkan mendekati akhir pekan, hal itu berpotensi mendorong peningkatan perjalanan ke luar kota.
“Aturannya bisa berubah, tetapi perilaku mobilitas masyarakat belum tentu ikut berubah. Di sini letak tantangannya,” tegasnya.
Selain itu, Ateng juga menyoroti potensi dampak ekonomi yang kerap luput dari perhatian. Berkurangnya aktivitas perkantoran dinilai dapat menekan pendapatan pelaku usaha kecil di sekitar kawasan kerja, mulai dari pedagang kaki lima hingga pengemudi transportasi daring.
“Jangan sampai kebijakan penghematan energi justru memukul ekonomi rakyat kecil yang bergantung pada aktivitas harian di kawasan perkantoran,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menambahkan bahwa biaya operasional tidak sepenuhnya hilang, melainkan bergeser ke rumah tangga, seperti meningkatnya konsumsi listrik. Kondisi ini membuat efektivitas kebijakan WFH dalam konteks penghematan energi menjadi dipertanyakan.
Karena itu, Ateng menegaskan bahwa arah kebijakan penghematan energi seharusnya difokuskan pada pembenahan sistem distribusi subsidi agar lebih tepat sasaran.
“Masalah utamanya bukan pada jumlah konsumsi semata, tetapi pada siapa yang menikmati subsidi. Ini yang harus dibenahi,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk memperketat penyaluran BBM bersubsidi, termasuk dengan membatasi penggunaannya bagi kendaraan dengan kapasitas mesin besar. Menurutnya, langkah tersebut akan lebih berdampak langsung dalam menekan konsumsi tanpa membebani masyarakat kecil.
Selain itu, percepatan reformasi skema subsidi dinilai penting agar bantuan energi benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.
“Penghematan harus dilakukan dengan cara yang tepat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru membebani masyarakat, tetapi tidak menyentuh akar persoalan,” pungkas Ateng.
