Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muslimin Bando, menegaskan pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata kepada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui alokasi Program Indonesia Pintar (PIP) yang telah disiapkan secara khusus.
Menurut Muslimin, kebijakan tersebut merupakan hasil sinergi antara Presiden RI bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), serta Komisi X DPR RI.
“Kebijakan yang ditemukan oleh Bapak Presiden bersama Mendikti Saintek, Mendikdasmen, dan Komisi X DPR RI itu memang sudah dialokasikan untuk PIP daerah 3T,” ujar Muslimin kepada wartawan, Selasa (10/2/2026).
Ia menilai langkah tersebut menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memastikan pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat di wilayah 3T.
“Hampir bisa saya katakan bahwa pemerintah ini hadir dan ada keberpihakan terhadap daerah-daerah 3T dalam hal pemberian PIP,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Muslimin juga menyoroti capaian positif Provinsi Sulawesi Selatan di bidang pendidikan tinggi. Ia menyebut angka partisipasi kuliah di wilayah tersebut telah mencapai sekitar 40 persen, melampaui rata-rata nasional.
“Kalau kita bicara soal pemerataan, Sulawesi Selatan patut bersyukur. Angka partisipasi kuliah kita sudah kurang lebih 40 persen,” katanya.
Ia menjelaskan, hingga tahun 2025 angka partisipasi kuliah nasional masih berada di kisaran 33–34 persen. Pemerintah sendiri menargetkan angka partisipasi kuliah nasional mencapai 39 persen pada tahun 2029.
“Walaupun Sulawesi Selatan hari ini sudah mencapai kurang lebih 40 persen,” tambahnya.
Dengan capaian tersebut, Muslimin menegaskan tidak sepatutnya muncul anggapan bahwa Sulawesi Selatan kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
“Sulawesi Selatan tidak boleh lagi ada kecemburuan bahwa tidak mendapat perhatian. Alhamdulillah, sudah sangat baik,” ujarnya.
Meski demikian, ia menekankan perhatian terhadap daerah 3T harus terus diperkuat melalui kerja bersama antara pemerintah dan DPR.
“Soal daerah 3T, perhatian harus terus diperkuat. Itu seharusnya menjadi tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
