Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, menyatakan hibah kapal patroli dari Jepang kepada TNI memberikan keuntungan nyata bagi penguatan pengamanan laut Indonesia. Bantuan tersebut dinilai strategis di tengah luasnya wilayah perairan nasional serta kompleksitas ancaman maritim.
Nurul menjelaskan hibah kapal patroli senilai lebih dari Rp200 miliar itu menjadi tambahan penting bagi TNI AL. Menurutnya, kapal yang memiliki karakter cepat dan lincah tersebut sangat relevan untuk kebutuhan patroli rutin sekaligus meningkatkan kemampuan respons terhadap ancaman yang bersifat cepat dan dinamis.
“Kalau kita lihat dari kebutuhan lapangan, kapal patroli seperti ini jelas membantu. Wilayah laut kita luas sekali, sementara ancaman di lapangan itu sifatnya cepat dan dinamis,” kata Nurul Arifin, di Jakarta, Rabu (11/2/26).
Ia menilai kehadiran kapal patroli hibah tersebut akan memperkuat kehadiran negara di wilayah laut yang selama ini rawan pelanggaran, mulai dari penyelundupan, perompakan, pencurian kekayaan alam, hingga penyusupan kapal asing.
Dengan kemampuan manuver yang tinggi, lanjutnya, kapal itu efektif mendukung pelaksanaan tugas TNI AL dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Meski demikian, Nurul mengingatkan manfaat hibah harus diimbangi kesiapan jangka panjang. Ia menekankan pentingnya perawatan berkelanjutan, ketersediaan suku cadang, serta kesiapan sumber daya manusia agar kapal patroli dapat dioperasikan secara optimal dalam jangka panjang.
“Sekarang kita terbantu, itu tidak bisa dipungkiri. Ke depan harus dipikirkan juga soal perawatan, suku cadang, dan kesiapan SDM kita,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, Nurul menilai hibah kapal patroli tersebut memberikan efisiensi anggaran karena mengurangi kebutuhan pengadaan alutsista baru. Sementara dalam konteks politik luar negeri, ia menegaskan kerja sama dengan Jepang harus tetap ditempatkan dalam kerangka politik luar negeri bebas aktif.
Nurul juga meminta pemerintah dan TNI menjadikan hibah tersebut sebagai bagian dari penguatan kapasitas nasional, termasuk melalui alih pengetahuan dan pelibatan industri dalam negeri.
Dengan pengelolaan yang tepat, ia menilai bantuan itu dapat menjadi keuntungan strategis bagi Indonesia sekaligus mempererat kerja sama bilateral kedua negara di bidang pertahanan dan keamanan.
Diketahui sebelumnya, pemerintah Indonesia dan Komisi I DPR RI sepakat menerima hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan berupa kapal senilai 1,9 miliar yen dari Pemerintah Jepang setelah mempertimbangkan berbagai aspek.
Kesepakatan tersebut merupakan hasil rapat kerja Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan dan TNI yang digelar secara tertutup di kompleks parlemen, Senayan, Selasa (10/2/26).
