Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Atalia Praratya, menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah karena dinilai belum menjangkau Sekolah Rakyat di Kota Cirebon. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja di Kota Cirebon, Kamis (12/2/2026).
Atalia menilai pemenuhan gizi bagi siswa bukan sekadar program tambahan, melainkan kebutuhan mendasar yang berdampak langsung terhadap tumbuh kembang serta kualitas belajar anak. “Program MBG diharapkan segera menjangkau Sekolah Rakyat di Cirebon, karena ternyata program itu belum masuk ke sini,” kata Atalia dalam keterangan tertulisnya yang dikutip dari RRI.
Menurutnya, peserta didik dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di lembaga tersebut justru menjadi kelompok prioritas yang seharusnya menerima manfaat program MBG. Ia menegaskan bahwa pemenuhan gizi yang baik akan menunjang konsentrasi belajar sekaligus kesehatan anak.
“Menurut saya program ini sangat-sangat penting untuk diberikan kepada anak-anak ini, karena mereka harus mendapatkan asupan gizi yang terbaik,” ucapnya.
Atalia menekankan kebijakan pemenuhan gizi harus berpihak kepada kelompok rentan agar kesenjangan pendidikan tidak semakin melebar.
Selain persoalan gizi, ia juga menyoroti keterbatasan fasilitas sekolah yang masih berstatus rintisan. Saat ini, Sekolah Rakyat memanfaatkan lahan milik SMP Negeri 18 Kota Cirebon sehingga ruang belajar maupun fasilitas pendukung masih terbatas.
Kondisi tersebut dinilai memerlukan perhatian serius agar proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih layak. Atalia mencermati sejumlah kebutuhan mendesak, seperti ruang tidur serta jumlah toilet yang belum memadai.
Meski begitu, ia tetap mengapresiasi keberadaan sekolah tersebut sebagai jaring pengaman pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. “Kami tetap mengapresiasi, karena apa? Paling tidak, ini jaring sosialnya tetap terlaksana,” ujarnya.
Atalia menegaskan dukungan terhadap Sekolah Rakyat harus berjalan paralel antara pemenuhan gizi melalui program MBG dan penguatan infrastruktur dasar. Menurutnya, kedua aspek tersebut saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan produktif.
“Yang paling penting adalah dimaksimalkan terkait dengan apa yang perlu dipersiapkan, untuk anak-anak ini dari sisi infrastrukturnya,” jelasnya.
Dengan demikian, Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi ruang belajar alternatif, tetapi juga mampu menjamin terpenuhinya hak dasar anak atas pendidikan dan kesehatan.
