Jakarta, PR Politik – Di tengah eskalasi ketegangan geopolitik global, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah, DPR RI memastikan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 tetap berjalan aman dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Pemerintah bersama DPR RI disebut telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak konflik internasional, terutama yang berkaitan dengan aspek keamanan serta kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Aprozi Alam, dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Indonesia Dinilai Siap Hadapi Dampak Geopolitik Global” yang digelar di Gedung DPR, Kamis (2/4/2026).
Aprozi menekankan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam mengelola penyelenggaraan ibadah haji di tengah dinamika geopolitik dunia. Menurutnya, situasi konflik yang tengah berlangsung saat ini tidak akan mengganggu pelaksanaan ibadah haji.
“Haji tetap berjalan meskipun konflik terjadi. Ini bukan hal baru, karena pelaksanaan ibadah haji sudah memiliki sistem pengamanan dan komitmen internasional untuk melindungi jamaah,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa jadwal keberangkatan jamaah haji Indonesia yang direncanakan mulai 22 April 2026 tetap berjalan tanpa perubahan. Hingga kini, belum ditemukan kendala berarti, baik dari sisi transportasi udara maupun koordinasi dengan otoritas Arab Saudi.
Lebih lanjut, Aprozi menjelaskan bahwa pemerintah dan DPR RI telah menyiapkan berbagai skenario antisipatif, termasuk kemungkinan memburuknya kondisi keamanan di kawasan Timur Tengah. Namun demikian, pelaksanaan ibadah haji akan tetap dilaksanakan selama tidak ada penetapan status darurat oleh pemerintah.
Ketentuan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan kondisi darurat yang dapat berdampak pada pelaksanaan haji.
“Selama tidak ada penetapan keadaan darurat, maka pelaksanaan haji tetap berjalan sesuai jadwal. Sampai saat ini situasi masih terkendali,” tegasnya.
Diskusi yang diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen bersama Biro Pemberitaan DPR RI itu juga membahas kesiapan Indonesia dalam menghadapi dampak geopolitik secara lebih luas. Selain sektor keagamaan, langkah mitigasi juga dilakukan pada sektor ekonomi, transportasi, serta perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.
DPR RI menilai koordinasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian global. Pemerintah dan parlemen pun optimistis bahwa langkah-langkah mitigasi yang telah disiapkan mampu memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, termasuk dalam penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia.
