Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk lebih serius membongkar berbagai kasus mega korupsi yang dinilai hingga kini masih mangkrak. Ia secara khusus menyoroti sejumlah perkara besar yang terjadi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Desakan tersebut disampaikan Benny dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI bersama pimpinan KPK yang digelar di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Benny menegaskan bahwa hubungan antara DPR dan KPK bersifat pengawasan, bukan pengendalian, apalagi upaya pelemahan terhadap lembaga antirasuah tersebut. Oleh karena itu, ia mempertanyakan secara terbuka apa sebenarnya hambatan terbesar yang dihadapi KPK dalam menuntaskan berbagai kasus korupsi berskala besar yang hingga kini belum diselesaikan secara tuntas.
“DPR itu mengawasi, bukan mengendalikan, bukan melemahkan. Maka pertanyaannya, apa sebenarnya hambatan KPK dalam menangani kasus-kasus mega korupsi yang mangkrak, terutama di zaman Pak Jokowi? Banyak itu, banyak sekali,” ujar Benny.
Ia juga menyoroti pernyataan pimpinan KPK yang sebelumnya meminta dukungan dari Komisi III DPR RI. Menurut Benny, permintaan tersebut perlu dijelaskan secara konkret agar DPR dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara tepat dan proporsional.
“Kami ingin tahu, kalau Ketua KPK minta dukungan Komisi III, dukungan seperti apa yang dibutuhkan? Senjata kami tidak punya, ngomong di koran juga dibatasi, di DPR juga kadang dibatasi, ada batasan-batasan halus. Lalu apa sebetulnya yang Bapak butuhkan agar KPK tetap menjadi institusi yang kuat, independen, punya keberanian, dan dipercaya publik?” tegasnya.
Lebih lanjut, Benny menekankan bahwa Fraksi Partai Demokrat memandang arah pemberantasan korupsi harus difokuskan pada kejahatan-kejahatan yang paling menyengsarakan rakyat. Menurutnya, KPK seharusnya memprioritaskan penanganan kasus-kasus korupsi yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat luas.
“Pemberantasan korupsi harus menyasar kejahatan yang paling membuat rakyat susah, seperti korupsi bansos, korupsi anggaran daerah, dan korupsi yang bersumber dari kekuasaan,” katanya.
Benny juga mengingatkan agar KPK tidak terjebak pada pencapaian statistik penindakan semata. Ia menilai, keadilan substantif harus menjadi orientasi utama dalam setiap penanganan perkara korupsi, bukan sekadar mengejar jumlah kasus.
“KPK harus berani, harus kuat, dan tetap berpihak pada keadilan substantif, bukan sekadar statistik penindakan,” ujar Benny.
Di akhir pernyataannya, Benny berharap KPK tetap menjaga independensi dan keberanian dalam mengungkap kasus-kasus besar tanpa pandang bulu. Ia menegaskan bahwa dukungan DPR RI akan terus diberikan selama KPK bekerja secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Dukungan DPR akan selalu ada selama KPK bekerja secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” Benny menandasi.
