Jakarta, PR Politik – Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen Negara-Negara OKI dinilai bukan sekadar simbol diplomasi, tetapi merupakan peluang strategis untuk memperkuat dukungan nyata terhadap perjuangan rakyat Palestina.
“Dengan DPR menjadi tuan rumah PUIC, tentu saja selain dapat mempertegas komitmen untuk mendorong partisipasi aktif parlemen dalam diplomasi, perhelatan ini tentu saja memberikan kesempatan Indonesia untuk terus berupaya meyakinkan dan memperkuat solidaritas global untuk Palestina,” kata Pengamat Hubungan Internasional, Anton Aliabbas, Senin (12/5/2025).
Konferensi PUIC ke-19 akan digelar di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 12–15 Mei 2025 dengan mengusung tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience. Kegiatan ini bertepatan dengan peringatan 25 tahun berdirinya PUIC sejak didirikan pada 1999.
Forum ini dijadwalkan akan dihadiri sekitar 500 peserta dari berbagai delegasi negara anggota OKI, termasuk negara-negara observer. Ketua DPR RI Puan Maharani telah menyatakan komitmen penuh DPR untuk mengarahkan forum ini menuju solusi konkret atas berbagai krisis multidimensi yang tengah dihadapi banyak negara anggota, terutama dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Anton menilai target yang disampaikan Puan bisa terwujud jika semangat kolektif dikonsolidasikan secara maksimal. PUIC sebagai forum parlemen negara-negara Islam didirikan untuk mempererat kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta memperkuat peran parlemen menghadapi tantangan global.
“Target Ketua DPR Puan Maharani yang ingin PUIC mencari solusi konkret termasuk dukungan nyata terhadap kemerdekaan Palestina agar bisa tercapai,” tutur Anton.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina ini menekankan bahwa kesadaran DPR untuk mendorong langkah nyata terhadap isu Palestina sangat relevan dalam konteks global saat ini. Menurutnya, dalam situasi yang semakin kompleks, perjuangan Palestina tidak cukup hanya dengan pernyataan, tetapi memerlukan usulan dan tindakan nyata.
“Jelas bahwa kesadaran DPR terkait adanya kebutuhan aksi nyata adalah krusial. Memperjuangkan Palestina tidak bisa hanya berhenti pada tingkatan omon-omon tanpa disertai usulan konkret,” jelasnya.
“Dalam menghadapi bebalnya Israel, solidaritas global membutuhkan banyak usulan dan ide konkret yang tentu saja diharapkan semakin dapat memberi tekanan pada Israel,” imbuh Anton.
Anton juga mengapresiasi langkah DPR yang mengangkat isu kesetaraan gender dalam forum PUIC. Menurutnya, hal tersebut menjadi refleksi kemajuan Indonesia dalam memberi ruang partisipasi bagi perempuan di panggung politik.
“Semangat DPR yang ingin memanfaatkan PUIC memberi atensi pada partisipasi perempuan di negara muslim juga patut mendapat apresiasi,” ungkap Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) tersebut.
“Bagaimanapun juga, isu perempuan, demokrasi dan negara muslim ini sering kali menjadi topik pembicaraan mengingat kerap ada perdebatan terkait adanya anggapan pengekangan ruang gerak bagi partisipasi perempuan,” lanjut Anton.
Ia menyebut Indonesia dapat berbagi pengalaman kepada negara-negara OKI terkait peran aktif perempuan di politik, terlebih dengan posisi Puan sebagai perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI.
“Dan tentu saja, Indonesia dapat berbagi pengalaman bagaimana perempuan sejatinya dapat memainkan peran yang sama dengan pria dalam berpartisipasi di kancah politik nasional,” ujar Anton.
Sebelumnya, Puan Maharani menegaskan DPR RI berkomitmen mengarahkan diskusi PUIC ke arah solusi nyata dalam menghadapi krisis multidimensi yang dihadapi negara-negara anggota OKI, terutama menyangkut perjuangan rakyat Palestina.
“DPR RI memahami betul bahwa diplomasi parlemen hari ini menuntut aksi nyata. Isu Palestina, penguatan kelembagaan, hingga perdamaian regional adalah isu-isu krusial yang harus menjadi pembahasan prioritas,” ungkap Puan.
Ia juga menyambut positif kehadiran para pemimpin parlemen dari berbagai kawasan dunia, termasuk negara-negara ASEAN seperti Malaysia, sebagai tanda keberhasilan diplomasi parlemen Indonesia.
“PUIC 2025 akan menjadi forum lintas batas yang mengarah pada diplomasi berbasis solusi, bukan sekadar seremonial,” terang cucu Bung Karno tersebut.
“Lewat PUIC, kita akan membangun panggung kepemimpinan untuk menyatukan suara, memperkuat solidaritas, dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana telah diletakkan oleh para pendiri bangsa dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) dulu,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan bahwa forum PUIC akan difokuskan pada isu-isu strategis yang menyatukan kekuatan parlemen negara OKI, khususnya dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.
“DPR juga akan membawa isu woman and youth participation, yakni bagaimana peran dan partisipasi perempuan dan generasi muda di negara muslim. Kemudian tentang pembangunan berkelanjutan atau sustainable development and environment antar negara-negara OKI,” papar Mardani.
“Serta secara khusus adalah isu Palestina, jadi bagaimana negara-negara OKI ikut berpartisipasi memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” sambung Legislator dari Dapil DKI Jakarta I tersebut.
Mardani juga menambahkan bahwa dua isu utama yang akan dibahas dalam Sidang PUIC ke-19 adalah penguatan peran parlemen melalui transparansi dan akuntabilitas, serta menegaskan bahwa suara parlemen adalah suara bagi mereka yang terpinggirkan.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pelaksanaan PUIC di Indonesia semakin menguatkan posisi diplomasi parlemen Indonesia di kancah internasional.
“Kita akan fokus pada satu kesepakatan membantu perjuangan saudara kita di Palestina. Solidaritas dunia Islam harus terus diperkuat, tidak hanya dalam retorika, tetapi juga melalui kerja sama nyata. Baik dalam diplomasi parlemen, dukungan kebijakan, maupun program lintas sektor,” tutup Mardani.
