Jakarta, PR Politik – Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Gedung Nusantara II, Jakarta. Rapat yang berlangsung pada Rabu (13/2/2025) ini membahas isu penting terkait meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan berbasis digital.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Dra. Hj. Wardatul Asriah, menyoroti fenomena kekerasan seksual digital yang semakin marak seiring perkembangan teknologi. Ia mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian serius dalam menangani permasalahan ini.
“Saat ini, bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin beragam, termasuk di dunia maya. Hal ini memerlukan perhatian lebih dan solusi dari pemerintah untuk menanggulanginya,” ujar Wardatul Asriah dalam rapat tersebut.
Ia juga meminta penjelasan mendalam terkait program “Ruang Bersama Indonesia” yang diinisiasi oleh Kementerian PPPA. Menurutnya, program ini harus memiliki dampak nyata dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak di berbagai wilayah Indonesia.
“Program ini harus lebih dari sekadar nama. Kami berharap bisa melihat hasil nyata yang memberikan dampak langsung bagi perlindungan perempuan dan anak di daerah-daerah,” tegasnya.
Selain itu, Wardatul Asriah menyoroti alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan untuk perlindungan perempuan dan anak di daerah. Ia mempertanyakan kriteria penerima dana serta mekanisme distribusinya, agar dana tersebut tepat sasaran dan efektif dalam mendukung program-program yang ada.
Baca Juga: Dasco Soroti Polemik SNBP, DPR Siap Tindaklanjuti Keluhan Sekolah
Sebagai langkah strategis, ia mengusulkan agar Kementerian PPPA mempererat kemitraan dengan organisasi-organisasi perempuan yang memiliki visi serupa. Wardatul Asriah menilai organisasi-organisasi ini memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia dan dapat membantu sosialisasi serta pelaksanaan program di lapangan.
“Kolaborasi dengan organisasi perempuan akan memperkuat sosialisasi dan implementasi program pemerintah. Kami harap kementerian bisa lebih intens dalam membangun kemitraan strategis ini,” pungkasnya.
Melalui rapat ini, Komisi VIII DPR RI berharap kementerian terkait dapat meningkatkan efektivitas program perlindungan perempuan dan anak serta mengoptimalkan alokasi dana untuk mengatasi permasalahan yang semakin kompleks, terutama di era digital.
Sumber: fraksigerindra.id
