Jakarta, PR Politik (5/12) – Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk membahas Program Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengkritisi kualitas paparan BSN dan meminta perbaikan signifikan.
Evita menyoroti ketidaksesuaian format anggaran dengan target yang telah ditetapkan. Ia meminta BSN menyesuaikan presentasi agar lebih fokus pada pencapaian target program, seperti pembinaan 2.000 UMKM dan 900 pelaku usaha.
“Ke depan format dari anggaran ini diperbaiki. Bapak melakukan pembinaan, pelatihan, sosialisasi, supaya target 2.000 UMKM ke depan ini tercapai, begitu juga target 900 pelaku usaha. Presentasi bapak ke depan diperbaiki,” ujar Evita dalam rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).
Komisi VII memberikan waktu satu hari kerja bagi BSN untuk memperbaiki dokumen paparan tersebut. “Diubahlah isi dari anggaran bapak ini,” tegasnya.
Dukungan atas pernyataan ini disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, yang menilai bahwa dokumen yang disampaikan BSN tidak akurat dan perlu ditarik untuk diperbaiki.
“Paparan resmi dari BSN menurut kita sangat tidak pas dan tidak akurat. Saya usul ini ditarik dulu. Hal seperti ini tidak boleh kita terima,” kata Putra.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menekankan pentingnya transparansi dalam proses penyusunan standar oleh BSN. Ia meminta penjelasan rinci mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam mengeluarkan standar dan sertifikasi.
“Perlu ada pemaparan step by step yang dilalui oleh BSN kalau mengeluarkan standar itu seperti apa. Walaupun mengeluarkan sertifikasi, pasti ada prosesnya,” jelas Rahayu.
Baca Juga: Muh Haris Dorong Optimalisasi Kendal Industrial Park untuk Atasi Pengangguran di Jawa Tengah
Rahayu juga menyoroti potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hak cipta standar yang dikeluarkan BSN. “Kalau kita bicara dari segi bisnis, kaitannya dengan PNBP, kita punya copyright dari standar yang digunakan. Seharusnya ada royaltinya. Kalau belum dapat, berarti ada yang eror dari awal,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya peran BSN dalam sektor ekonomi kreatif, seperti desa wisata dan kuliner, dengan mempertanyakan apakah standarisasi sudah dikeluarkan oleh BSN atau masih terbatas pada Kementerian Pariwisata.
Komisi VII mendesak BSN segera melakukan perbaikan pada format anggaran, paparan program kerja, serta proses penyusunan standar. Diharapkan, langkah-langkah ini dapat mendukung pencapaian target kerja BSN dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan sektor-sektor strategis di Indonesia.
Sumber: dpr.go.id
