Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya Dorong Reformasi Total di Lapas Pasca Kasus Pesta Narkoba di Tanjung Raja

Jakarta, PR Politik (20/11) — Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyerukan perlunya reformasi menyeluruh di lembaga pemasyarakatan (Lapas) menyusul viralnya video pesta sabu di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Willy menilai kejadian ini mencerminkan perlunya pembenahan serius dalam pengelolaan lapas di Indonesia.

“Tentu perlu ada pemeriksaan terhadap pembuat video dan kepala lapas. Ini bukan hanya soal kasus viral, tetapi memastikan apakah situasi seperti itu benar adanya atau tidak,” ujar Willy di Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Sebelumnya, sebuah video yang menunjukkan narapidana bebas menggunakan ponsel dan mengadakan pesta narkoba di dalam Lapas Tanjung Raja menjadi perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, telah menonaktifkan kepala lapas dan kepala pengamanan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Langkah Menteri menonaktifkan kalapas sudah tepat untuk melakukan pemeriksaan. DPR akan mendukung keputusan dan langkah perbaikan yang akan diambil,” tandas Willy.

Sebagai legislator Fraksi NasDem dari Dapil Jawa Timur XI, Willy menekankan pentingnya reformasi besar-besaran dalam jajaran petugas dan pejabat lapas. Ia menyebut perlunya “bersih-bersih” budaya lama yang kurang baik dengan pendekatan yang lebih humanis.

“Istilahnya kita harus bersih-bersih bersama di lapas dari budaya yang sebelumnya mungkin tidak baik. Itu semua harus dibenahi dengan pendekatan humanis,” jelas Willy.

Willy Aditya menegaskan bahwa reformasi lapas tidak bisa dilakukan secara parsial. Penyelesaian masalah lapas harus dilakukan secara komprehensif, bukan hanya menyelesaikan kasus demi kasus.

“Kita akan lelah kalau menyelesaikan kasus per kasus. DPR bersama Menteri harus bekerja secara komprehensif untuk menyelesaikan persoalan lapas-lapas di Indonesia,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya fasilitas yang memanusiakan penghuni lapas. Willy berharap lapas bisa menjadi tempat pembinaan yang benar-benar mampu mengubah pelaku kejahatan menjadi individu yang lebih baik.

“Fasilitas harus humanis, dan para petugas juga menjalankan fungsi dengan cara-cara yang humanis. Ini perlu pengelolaan yang tepat. Hal ini akan menjadi fokus Panja Lapas ke depan,” tutupnya.

Willy menegaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk mengembalikan fungsi lapas sebagai tempat rehabilitasi sekaligus memberikan kepercayaan publik terhadap pengelolaan institusi tersebut.