Jakarta, PR Politik – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, memastikan bahwa setelah rekonstruksi anggaran tahun 2025, tidak akan ada lagi pemecatan pegawai di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI. Keputusan ini berlaku untuk seluruh pegawai, termasuk kontributor, staf kebersihan, dan tenaga keamanan. Selain itu, honor kontributor yang sebelumnya sempat dipotong kini dikembalikan ke jumlah semula tanpa ada pemotongan lebih lanjut.
“Semua (tanpa terkecuali), semua pegawai yang ada, yang tadi disepakati, semuanya kembali (bekerja),” ujar Saleh usai rapat bersama direksi TVRI dan RRI, Rabu (12/2/2025).
Direktur Utama LPP RRI, Hendrasmo, menambahkan bahwa kebijakan pemotongan honor para kontributor kini telah dihapuskan. Ia menjelaskan bahwa kontributor dibayar berdasarkan pekerjaan yang mereka hasilkan, sehingga tidak ada lagi rencana pemotongan honor di masa mendatang.
“Pemotongan gaji itu dikembalikan semuanya. Karena kalau namanya kontributor, itu dibayar berdasarkan per item. Enggak ada (pemotongan honor lagi),” kata Hendrasmo.
Hendrasmo juga meluruskan isu di media sosial yang menyebut adanya pemecatan besar-besaran di RRI. Ia menegaskan bahwa masalah tersebut telah diselesaikan, dan keputusan untuk membatalkan kebijakan PHK sudah diambil sejak Selasa malam (11/2/2025).
“Jadi sebetulnya tidak sampai seserius yang disampaikan di medsos. Tapi itu dulu. Sekarang sudah clear. Kami tadi malam sudah kirim (surat). Ini sudah solve semuanya,” ungkapnya.
Kebijakan PHK sebelumnya, menurut Hendrasmo, disebabkan oleh ketiadaan alokasi anggaran. Namun, setelah adanya rekonstruksi anggaran, pegawai yang sempat dirumahkan kini telah kembali bekerja.
“(PHK) itu dulu ya, dulu ya. Sekarang kan nggak ada. Kalau dulu itu sebetulnya memang tidak ada pos (anggaran). Tidak ada posnya,” jelas Hendrasmo.
Hendrasmo juga membantah klaim yang menyebutkan bahwa jumlah kontributor yang terkena dampak cukup besar. Ia memastikan bahwa jumlah yang sempat terdampak hanya sekitar 10 hingga 20 orang dari total 979 kontributor RRI, jauh lebih kecil dibandingkan isu yang beredar di media sosial.
“Kalau jumlahnya ini sebetulnya nggak banyak. Itu di media sosial saja. Kalau jumlah kontri kami, ya kontri kami itu 979. Total lho ya. Tetapi yang bermasalah, nggak sampai, paling hanya 10-20 ya. Nggak sampai,” katanya.
Saleh Partaonan Daulay menambahkan bahwa keputusan ini sekaligus untuk meredam spekulasi di media sosial yang mengaitkan efisiensi anggaran dengan pemecatan pegawai. Ia memastikan bahwa kebijakan anggaran tidak akan berdampak pada pemotongan tenaga kerja.
“Tidak ada pengurangan bahkan perumahan atau merumahkan kontributor daerahnya, bahkan pemotongan honor pun tidak boleh. Nah itu sudah disepakati dan sudah ditetapkan dalam keputusan rapat,” tegas Saleh.
Sumber: fraksipan.com
