Jakarta, PR Politik – Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan penguatan kapasitas diplomasi digital dengan tema “From Click to Change”: Membangun Media Sosial Responsif Gender di Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Kegiatan yang diadakan di Kantin Diplomasi Kemlu pada 29 Agustus ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kemampuan para personel Kemlu dalam memanfaatkan media sosial untuk mendukung pengarusutamaan gender.
Acara ini menghadirkan narasumber dari United Nations Development Programme (UNDP) dan Women News Network, dengan lebih dari 200 peserta dari pegawai kementerian, perwakilan RI di luar negeri, serta anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP).
Direktur Diplomasi Publik Kemlu, Ani Nigeriawati, menyampaikan bahwa media sosial bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga membuka ruang bagi perjuangan kesetaraan gender. Tema “From Click to Change” menegaskan bahwa setiap interaksi digital memiliki potensi besar menggerakkan perubahan nyata di dunia nyata.
Staf Ahli Bidang Manajemen Kemlu, Acep Somantri, menambahkan bahwa membangun media sosial yang responsif gender berarti memastikan setiap konten, narasi, dan interaksi digital memperhatikan prinsip kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas. Kemlu dituntut menjadi teladan dalam hal ini.
Sesi pertama, yang diisi oleh Syamsul Tarigan dan Nabilla Utami D.R dari UNDP, membahas “Lensa Gender dalam Diplomasi Digital,” termasuk penerapan perspektif gender dalam membingkai pesan diplomasi dan prinsip pedoman media yang inklusif. Sementara itu, Devi Asmarani, Editor in Chief dari Magdalene, WNN Indonesia, membagikan praktik terbaik dan studi kasus internasional.
Pada sesi terakhir, para peserta berkesempatan untuk langsung berlatih membuat konten, seperti caption, visual, infografis, atau video pendek. Dengan membekali peserta dengan pemahaman mendalam tentang konsep pengarusutamaan gender, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan pegawai dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat yang efektif untuk mendukung pengarusutamaan gender.
sumber : Kemlu RI
