Lhokseumawe, PR Politik – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) secara resmi memulai tahapan rehabilitasi lahan sawah pascabencana di wilayah Sumatera. Langkah ini diawali dengan proses groundbreaking rehabilitasi lahan terdampak yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Lhokseumawe, Aceh, Kamis (15/1).
Program rehabilitasi ini difokuskan pada perbaikan lahan sawah, jaringan irigasi, serta pemulihan sarana produksi guna memastikan petani terdampak dapat segera beraktivitas kembali. Mentan Amran menegaskan bahwa pemulihan sektor pangan pascabencana adalah kewajiban mutlak pemerintah.
“Ini tanggung jawab kami sebagai Menteri Pertanian dan sebagai Kepala Badan Pangan Nasional,” tegasnya.
Sejak bencana melanda pada akhir November 2025, Kementan telah melakukan penanganan darurat melalui gerakan solidaritas internal. Dari sumbangan gaji pegawai dan keluarga besar Kementan, terkumpul donasi sebesar Rp75 miliar untuk membantu warga di Sumatera.
“Begitu kedengaran ada bencana, kami langsung ke Kementerian Pertanian dan meminta seluruh pegawai serta mitra mengeluarkan sedekah terbaiknya untuk saudara-saudara kita di Sumatera,” ujarnya.
Selain bantuan internal, Mentan juga menyalurkan bantuan pangan skala besar atas instruksi langsung Presiden RI guna mempercepat respons di lapangan. “Bapak Presiden memerintahkan, kirim bantuan dan jangan menunggu surat. Itu sudah menjadi tanggung jawab kami,” tambahnya.
Berdasarkan data Kementan, total kerusakan lahan sawah di tiga provinsi (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat) mencapai 98.002 hektare. Aceh mencatatkan kerusakan terluas yakni 54.233 hektare, disusul Sumatera Utara sebesar 37.318 hektare, dan Sumatera Barat seluas 6.451 hektare.
Kementan memprioritaskan rehabilitasi pada lahan berkriteria rusak ringan hingga sedang yang totalnya mencapai 69.240 hektare. Pada tahap awal (Januari-Februari 2026), target rehabilitasi ditetapkan seluas 13.708 hektare.
“Kami mulai dari yang ringan dan sedang, baru terakhir yang berat. Sekitar 90 sampai 95 persen akan kami selesaikan lebih dulu,” jelasnya.
Khusus di Provinsi Aceh, rehabilitasi dilakukan dengan skema padat karya agar petani yang terdampak tetap mendapatkan penghasilan dengan mengerjakan lahan mereka sendiri. Upah tenaga kerja ini akan dibayarkan langsung oleh pemerintah pusat.
“Rakyat yang bekerja, yang punya sawah bekerja. Upahnya dibayar oleh pusat. Jadi mereka mengerjakan lahannya sendiri,” ujarnya.
Untuk mendukung program ini, Kementan mengalokasikan anggaran rehabilitasi nasional sebesar Rp148,53 miliar yang akan direvisi untuk penanganan kerusakan sedang. Selain itu, tersedia anggaran optimasi lahan sebesar Rp310 miliar untuk menangani kerusakan ringan di tiga provinsi tersebut.
Kegiatan fisik meliputi normalisasi saluran irigasi, perbaikan pintu air, hingga pengolahan lahan. Sebagai penutup, Mentan memastikan seluruh bantuan alat mesin pertanian (alsintan), benih, dan pupuk telah dikirimkan ke daerah.
“Kepada Pak Gubernur kami berjanji dan janji itu kami tunaikan. Bantuan sudah kami kirim, traktor sudah kami kirim,” pungkasnya.
sumber : Kementan RI
