Yogyakarta, PR Politik – Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri RI bekerja sama dengan Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia (UII) resmi memperkenalkan dokumen kebijakan strategis mengenai integrasi Indonesia dan dunia Islam. Dokumen ini disusun sejak Maret hingga Desember 2025 sebagai tindak lanjut atas arahan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anis Matta.
Acara peluncuran dan diskusi yang digelar di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) ini diikuti oleh lebih dari 150 peserta secara luring dan 60 peserta secara daring. Peserta berasal dari berbagai unsur, mulai dari kementerian, lembaga, perguruan tinggi, hingga think tanks, yang menunjukkan tingginya urgensi isu ini dalam kebijakan luar negeri nasional.
Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika BSKLN Kemlu RI, menjelaskan bahwa dokumen ini berfungsi sebagai kompas kolaboratif bagi para pemangku kepentingan.
“Dokumen ini dirancang sebagai pedoman kolaboratif lintas pemangku kepentingan untuk memproyeksikan langkah bersama yang lebih terarah dan terkoordinasi dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Irawan Jati, Ph.D., selaku Ketua Tim Penyusun Dokumen Policy Output, menekankan bahwa langkah ini bertujuan untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah internasional. Ia menjelaskan bahwa integrasi Indonesia dengan dunia Islam diarahkan untuk memperkuat identitas dan sentralitas Indonesia sebagai negara muslim yang memiliki kapasitas memengaruhi arah perkembangan dunia Islam.
Dekan Fakultas Agama Islam UAD, Dr. Arif Rahman, M.Pd.I., menyambut baik kegiatan ini dan menilai adanya dampak positif bagi pengembangan akademik di institusinya.
“Kegiatan ini memiliki nilai strategis bagi pengembangan institusi dan dapat menjadi fondasi awal potensi lahirnya Program Studi Hubungan Internasional (HI) di UAD,” tegasnya.
Diskusi ini juga menghadirkan para pakar seperti Prof. Dr. H. Ibnu Burdah, Prof. Ai Fatimah Nur Fuad, Ph.D., dan Dr. Yoyo, M.A., yang memberikan masukan konstruktif. Dokumen kebijakan ini diharapkan menjadi rujukan yang adaptif dalam menghadapi dinamika global serta membuka peluang kerja sama yang lebih luas di masa depan.
sumber : Kemlu RI
