Bengkulu, PR Politik – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menunjukkan sinergi nyata dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Gerakan Tanam Jagung Serentak yang dipusatkan di Kabupaten Bengkulu Tengah, Sabtu (27/9).
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa swasembada tidak bisa dicapai hanya oleh satu pihak, namun butuh kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat dan lintas lembaga negara.
“Kami di Kementerian Pertanian memiliki perangkat, tetapi butuh tambahan mata, telinga, tangan, dan kaki untuk menyerap aspirasi serta memastikan program berjalan. Karena itu, swasembada tidak bisa dikerjakan sendiri, harus dilakukan bersama-sama, dengan dukungan legislatif, yudikatif, TNI, Polri, hingga masyarakat,” ujarnya.
Wamentan Sudaryono menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, sektor pertanian dan pangan ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Indonesia bahkan ditargetkan mampu mencapai swasembada beras pada 2025 melalui peningkatan produksi, perbaikan irigasi, dukungan pupuk, serta hilirisasi komoditas strategis.
“Negara bisa bertahan tanpa mobil atau telepon, tetapi tidak bisa bertahan tanpa pangan. Karena itu, pangan adalah kedaulatan bangsa, dan swasembada adalah harga diri Indonesia,” tegas pria yang akrab disapa Mas Dar itu.
Untuk memperkuat ketahanan pangan, Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp48 triliun untuk pupuk dan Rp12 triliun untuk revitalisasi 80 ribu titik jaringan irigasi. Wamentan juga menyoroti besarnya dukungan anggaran tahun ini.
“Semua ini menunjukkan keseriusan Presiden. Karena itu saya minta kepala daerah, dinas, dan penyuluh jangan santai-santai. Anggaran Kementan saat ini tertinggi sepanjang sejarah, Rp40 triliun, bahkan ditambah Rp10 triliun oleh Presiden. Target kita jelas swasembada beras 2025,” ujarnya.
Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya Presiden dan menteri terkait.
“Kalau rakyat kenyang dan pangan aman, negara ini berdaulat dan gagah, serta tidak mudah goyah oleh situasi global. Karena itu, kami merasa perlu ikut membantu. Seyogianya posisi parlemen atau DPD RI lebih banyak berada pada ranah legislasi dan pengawasan. Namun, karena program ini sangat baik dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya petani, maka kami pun ikut terlibat langsung,” katanya.
Ia juga menekankan peran pertanian dalam pertumbuhan ekonomi. Sultan menyebut, sektor pertanian merupakan penyumbang PDB terbesar dan harus mampu memberikan kontribusi lebih besar lagi melalui program hilirisasi. DPD bahkan telah menginisiasi RUU Pengelolaan Perubahan Iklim untuk pertama kalinya sejak Indonesia berdiri karena dampaknya sangat besar terhadap sektor pangan.
sumber : Kementan RI
