Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, menyoroti kebijakan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Irma menegaskan bahwa akses terhadap layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari stabilitas ekonomi masyarakat.
“Kesehatan itu mahal. Kalau mereka yang sudah di-PHK, lalu kartu BPJS PBI-nya ikut dinonaktifkan, maka ini akan semakin meningkatkan pengangguran di Indonesia,” ujar Irma seusai Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Ia meminta pemerintah, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta BPJS Kesehatan, untuk lebih berhati-hati dalam melakukan penonaktifan data PBI, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Jangan sampai karena banyaknya BPJS PBI yang dinonaktifkan, justru mempertinggi angka pengangguran di Indonesia,” tegasnya.
Menurut Irma, tingginya biaya kesehatan dapat menekan kemampuan ekonomi masyarakat, bahkan bagi kelompok yang sebelumnya masih tergolong mampu.
“Kalau sudah sakit, apalagi penyakit katastrofik dan penyakit menular maupun tidak menular, biaya rumah sakit itu luar biasa besar. Kalau ditanggung sendiri, masyarakat bisa jatuh miskin,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi memicu peningkatan pengangguran, terutama ketika masyarakat kehilangan pekerjaan sekaligus kehilangan perlindungan jaminan kesehatan.
“Orang yang tadinya mampu bisa menjadi tidak mampu karena menanggung biaya kesehatan yang besar. Ini salah satu faktor yang bisa meningkatkan pengangguran di Indonesia,” jelasnya.
Selain itu, Irma juga menyoroti keterkaitan dengan program penciptaan lapangan kerja melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum berjalan optimal dan belum memberikan kepastian jangka panjang.
“Memang ada penciptaan lapangan kerja lewat program MBG, tapi sampai hari ini belum maksimal,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sejumlah SPPG yang disuspensi turut berdampak langsung terhadap tenaga kerja yang terlibat.
“Kalau SPPG disuspen, pekerjanya tidak bekerja dan tidak digaji. Ini juga berdampak pada pengangguran,” kata Irma.
Lebih lanjut, ia menilai mekanisme reaktivasi kepesertaan PBI yang tidak mudah dapat memperburuk kondisi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Untuk reaktivasi juga tidak gampang, sehingga masyarakat merasa sangat terbebani untuk menanggung biaya pengobatan,” ucapnya.
Irma juga mengingatkan bahwa kebijakan berbasis klasifikasi desil sosial-ekonomi perlu dievaluasi agar tidak justru menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Kalau ini terus terjadi akibat penetapan desil, banyak masyarakat bisa turun kelas sosialnya dan jatuh miskin,” pungkasnya.
