Jakarta, PR Politik – Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem di Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
Menurutnya, maraknya tindakan amoral hingga kasus malpraktik oleh oknum dokter telah mencoreng reputasi profesi kedokteran, rumah sakit, dan institusi pendidikan yang terlibat dalam program tersebut.
“Kalau dokter melakukan malpraktik yang bersifat kriminal, maka dia harus diputuskan berdasarkan KUHP. Cabut izin praktiknya seumur hidup dan tidak boleh lagi jadi dokter. Kenapa? Karena itu akan merusak kepercayaan publik,” tegas Irma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/4/2025).
Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Sumatra Selatan II—yang meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muaraenim, Lahat, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, dan Penukal Abab Lematang Ilir—itu menekankan bahwa reformasi PPDS harus mencakup aspek moralitas, serta regulasi yang mengatur hubungan kerja antara rumah sakit dan peserta PPDS.
“Harus ada perbaikan pendidikan moral, dan yang paling penting adalah kontrak kerja yang jelas antara rumah sakit dan PPDS,” ungkap Irma.
Ia menilai perlu adanya kontrak resmi antara rumah sakit dan peserta PPDS yang mencakup aturan tegas terkait etika profesi dan sanksi hukum.
“Kriminal ya harus diputuskan berdasarkan KUHP. Kalau amoral, ya harus bertanggung jawab secara hukum,” pungkasnya.
Sumber: fraksinasdem.org
