Tangerang Selatan, PR Politik – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indrajaya, menyatakan dukungannya terhadap sikap Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan akan memecat pejabat yang membuat regulasi rumit dan menyulitkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.
Pernyataan tegas itu disampaikan Presiden Prabowo saat membuka pameran hasil kerja sama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dengan Indonesian Petroleum Association (IPA) di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (21/5). Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi akan segera diganti.
Indrajaya menilai langkah tersebut sangat tepat dan patut didukung dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Ia menyebut gagasan Prabowo sebagai langkah brilian, terlebih dengan banyaknya generasi muda yang lebih kompeten dan memiliki penguasaan teknologi yang mumpuni.
“Penggantian pejabat yang bermental lambat dan cenderung mempersulit memiliki nilai positif untuk menjadi evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi yang adaptif dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat untuk mencapai tujuan,” terang legislator asal Daerah Pemilihan Papua Selatan itu.
Menurutnya, pejabat yang cenderung mempersulit proses regulasi umumnya sulit untuk berubah karena malas belajar. Oleh karena itu, pencopotan terhadap mereka dinilai mampu memperkuat kepercayaan masyarakat (public trust) dalam pengelolaan pelayanan publik yang lebih efisien.
Kendati demikian, Indrajaya menekankan agar proses pencopotan pejabat tetap dilakukan sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku. Hal ini penting demi menjaga prinsip kehati-hatian dan objektivitas dalam setiap pengambilan keputusan, serta memastikan proses penggantian berlangsung secara transparan dan akuntabel.
Ia pun mencontohkan sistem pemerintahan di negara lain, seperti Singapura dan Amerika Serikat. Pemerintah Singapura, kata Indrajaya, dikenal dengan sistem evaluasi berkala terhadap kinerja pejabatnya, yang kemudian akan diganti bila dianggap tidak maksimal. Hal serupa juga terjadi di Amerika Serikat, di mana presiden memiliki kewenangan mengganti pejabat yang kinerjanya dinilai tidak efektif.
“Di Amerika Serikat, presiden memiliki kekuasaan untuk mengganti pejabat-pejabat yang tidak efektif dalam pemerintahan,” bebernya.
Indrajaya menutup pernyataannya dengan menyatakan bahwa langkah yang diambil Presiden Prabowo sangat tepat dan selaras dengan semangat untuk menciptakan pemerintahan yang lebih profesional, cepat, dan mampu mewujudkan tujuan negara secara maksimal.
Sumber: fraksipkb.com
