Hidayat Nur Wahid Desak Pemerintah Indonesia Tolak Usulan Relokasi Rakyat Palestina

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Hidayat Nur Wahid | Foto: DPR RI (dok)

Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Hidayat Nur Wahid, mendesak agar pemerintah Indonesia secara tegas menolak, jika ada, proposal yang kabarnya berasal dari tim Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald Trump untuk merelokasi rakyat Palestina ke sejumlah negara, termasuk Indonesia, dengan alasan untuk membangun kembali Gaza, Palestina.

“Itu memang baru informasi yang berkembang tapi bisa jadi tasting the water bila wacana seperti itu tidak ditolak. Relokasi itu merupakan usulan yang tidak rasional dan tidak membantu menyelesaikan masalah. Dan sangat terasa sekali sebagai kedok dari upaya mengusir warga Palestina dari tanah airnya untuk kepentingan Israel, serta tidak sesuai dengan semangat gencatan senjata yang telah disepakati,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (21/01).

Hidayat, yang akrab disapa HNW, menambahkan bahwa publik saat ini sedang menunggu konfirmasi mengenai kebenaran usulan tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya pemerintah Indonesia untuk menolak wacana itu agar tidak semakin berkembang di kemudian hari.

“Siapapun yang mengusulkan itu, kita harus secara tegas menolak karena relokasi berkedok pengusiran akan kontraproduktif dengan kemerdekaan bangsa Palestina,” tegasnya.

Baca Juga: H. Aprozi Alam Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Lampung

Daripada mengusulkan wacana yang tidak dibahas dan tidak masuk ke dalam butir perjanjian gencatan senjata, HNW meminta semua pihak, termasuk negara-negara mediator seperti Qatar, Mesir, dan AS, serta negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk memastikan butir-butir perjanjian dilaksanakan secara konsekuen dan tidak dilanggar oleh Israel.

HNW juga mengingatkan bahwa Israel memiliki catatan buruk dalam menjalankan perjanjian perdamaian, seperti perjanjian gencatan senjata dengan Lebanon, di mana Israel masih melakukan serangan. Dalam beberapa hari setelah perjanjian gencatan senjata dengan Hamas, yang merepresentasikan rakyat di Gaza, Palestina, Israel juga tetap melakukan serangan ke wilayah tersebut dan tidak sepenuhnya membebaskan tawanan Palestina sesuai kesepakatan.

“Terutama AS sebagai sekutu dekat Israel, harus memastikan hal serupa tidak terjadi lagi,” jelasnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Gelar Sidang Kabinet Paripurna 100 Hari Masa Kerja

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini juga meminta agar AS tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, termasuk Indonesia, terutama terkait dengan hubungan Indonesia dengan rakyat Palestina.

“Selama ini hubungan yang erat itu sudah akrab terjalin, bahkan ada banyak anak-anak Palestina yang mendapat beasiswa untuk belajar di Indonesia yang dibantu oleh pemerintah, NGO, universitas, dan pesantren,” ujarnya.

“Beasiswa-beasiswa ini tentu patut kita dukung dan berkelanjutan, agar nanti para penerima beasiswa itu bisa kembali dan membangun Palestina setelah menyelesaikan studinya di Indonesia. Ini yang harus kita dukung, bukan konsep relokasi 2 juta warga, yang hakekatnya pengusiran warga Gaza, dan melanggengkan agenda penjajahan Israel,” pungkasnya.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Infografis Terbaru