Jakarta, PR Politik – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Pemilu sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia. Hal tersebut ia sampaikan dalam forum diskusi publik perdana bertajuk Proklamasi Democracy Forum yang digelar di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Menurut Herman, UU Pemilu saat ini masih menyisakan banyak celah hukum yang rawan disalahgunakan dan tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas pemilu di era modern.
“Banyak pasal-pasal yang menjadi loophole, menjadi celah bolong yang perlu kita isi dan diskusikan. Ini penting, bukan hanya bagi partai, tapi juga bagi rakyat dan bangsa,” ujarnya kepada media.
Ia menekankan bahwa revisi UU Pemilu harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para pakar dan lembaga pemantau pemilu. Salah satu tujuan utamanya adalah menciptakan produk hukum yang adil, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kita tahu, pemilu sangat mahal dan menyita banyak anggaran. Ini harus menjadi perhatian. Bagaimana ke depan kita bisa menyelenggarakan pemilu yang efisien tapi tetap demokratis,” tambahnya.
Isu digitalisasi pemilu juga masuk dalam sorotan diskusi. Herman mendorong kajian lebih lanjut tentang kesiapan Indonesia dalam menerapkan sistem e-voting.
“Apakah digitalisasi atau e-voting sudah bisa diterapkan di Indonesia? Ini perlu dikaji serius karena menyangkut banyak aspek teknis dan kepercayaan publik,” jelasnya.
Selain itu, perdebatan soal sistem pemilu—apakah tetap terbuka, tertutup, atau campuran—menurutnya juga harus dikaji mendalam dengan melihat praktik di negara lain yang bisa diadopsi secara kontekstual.
Herman juga menyoroti kompleksitas sistem pemilu serentak yang kini diterapkan. Ia mempertanyakan efektivitas dan kesesuaian sistem tersebut dengan kondisi politik dan administrasi Indonesia yang majemuk.
“Kita ini negara besar, dengan pemilu bertingkat dari DPRD Kabupaten/Kota sampai DPD. Apakah sistem serentak masih cocok? Ini juga harus dievaluasi,” tegas legislator yang dikenal aktif dalam isu-isu legislasi dan kepemiluan itu.
Diskusi yang menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri Budi Arie Setiadi, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, dan akademisi sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Prof. Burhanudin Muhtadi ini menjadi awal dari rangkaian diskusi publik yang akan digelar Partai Demokrat.
Herman berharap forum-forum semacam ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki sistem demokrasi Indonesia.
“Ini baru awal. Forum seperti ini akan terus kami gelar dengan mengangkat isu-isu strategis yang menyentuh langsung kepentingan publik dan penguatan demokrasi,” pungkasnya.
Sumber: fraksidemokrat.com
