Jakarta, PR Politik – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat sekaligus anggota DPR RI, Herman Khaeron, menanggapi wacana yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai program vasektomi sebagai syarat bagi pria dari keluarga prasejahtera untuk menerima bantuan sosial (bansos). Dalam wacana tersebut, Dedi meminta agar kaum pria dari keluarga miskin bersedia mengikuti program keluarga berencana (KB) dengan metode vasektomi sebelum bisa memperoleh bansos dari pemerintah.
“Kalau itu betul dijadikan syarat, tentu harus dikaji secara serius. Tapi saya juga tahu, Pak Dedi Mulyadi ini kadang menyampaikan sesuatu dalam konteks bercanda. Jangan sampai kita terpancing membuat kesimpulan dari pernyataan yang belum dikonfirmasi secara resmi,” ucap Herman pada Sabtu (3/5/2025).
Herman, yang akrab disapa Hero, menekankan pentingnya merujuk pada regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat dalam penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, jika wacana ini berasal dari pemerintah daerah, maka perlu ada kejelasan lebih lanjut mengenai keseriusan usulan tersebut.
“Kalau ini hanya wacana dari pemerintah daerah, tentu harus ada kejelasan apakah ini serius atau hanya bagian dari cara komunikasi Pak Dedi,” imbuhnya.
Sementara itu, kekhawatiran juga muncul dari masyarakat. Seorang warga Cirebon, Jawa Barat, bernama Jum, menyampaikan penolakannya terhadap rencana tersebut. Ia menilai bahwa syarat vasektomi untuk mendapatkan bansos tidak manusiawi dan dapat membatasi hak seseorang untuk memiliki keturunan.
“Kalau saya baru punya satu anak dan ingin punya dua atau tiga anak lagi, lalu harus vasektomi untuk mendapat bansos, itu berat sekali. Saya tidak setuju,” tuturnya.
Jum berharap pemerintah dapat lebih bijak dalam menetapkan kriteria penerima bantuan sosial, terutama jika menyangkut hak dasar sebagai manusia.
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari Gubernur Dedi Mulyadi terkait apakah wacana ini akan benar-benar dijadikan kebijakan atau hanya merupakan pernyataan retoris.
