Jakarta, PR Politik – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Juda Agung, menekankan pentingnya strategi fiskal yang adaptif dan terukur untuk menghadapi ketidakpastian global yang membayangi prospek ekonomi tahun 2026. Hal tersebut disampaikan dalam keynote speech pada seminar KOMPAK bertajuk “Menatap Outlook Ekonomi 2026 dan Meracik Strategi Pengamanan Penerimaan Negara” di Jakarta, Rabu (8/4).
Wamenkeu mengungkapkan bahwa risiko global seperti ketegangan geopolitik kini berdampak langsung pada fluktuasi harga komoditas, nilai tukar, serta tekanan signifikan pada belanja negara, terutama subsidi energi.
“Di tengah situasi yang serba tidak pasti tersebut, bagaimana kita mengelola penerimaan fiskal untuk membiayai berbagai belanja yang mengalami peningkatan, terutama adalah belanja subsidi BBM. Jawabannya tentu tidak akan datang dari keberuntungan, jawabannya akan lahir dari strategi fiskal kita, termasuk penerimaan negara,” ujarnya.
Guna mengamankan fiskal nasional, Wamenkeu memaparkan empat pilar strategis yang akan menjadi fondasi kebijakan pemerintah:
-
Pilar Pertama: Penguatan Basis Struktural. Pemerintah akan memperluas basis pajak secara adil dan mengoptimalkan potensi ekonomi baru serta integrasi data lintas sektor untuk menutup celah penerimaan tanpa membebani wajib pajak patuh. “Penerimaan yang sehat adalah penerimaan yang tumbuh seiring dengan ekonomi,” tegasnya.
-
Pilar Kedua: Digitalisasi dan Kepatuhan Berbasis Data. Transformasi digital melalui sistem Coretax serta integrasi data dengan Bank Indonesia dan OJK menjadi kunci. “Di tengah ketidakpastian global, data adalah senjata kita. Digitalisasi dan data juga mempermudah integrasi data antarkementerian dan lembaga sehingga dapat menutup kebocoran-kebocoran pajak,” ungkapnya.
-
Pilar Ketiga: Keseimbangan Fiskal dan Pertumbuhan. Kebijakan penerimaan didesain untuk tetap menjaga iklim investasi dan daya saing nasional. “Kuncinya adalah keseimbangan antara kita fiskalnya terjaga, tapi di sisi lain juga ekonomi bisa berjalan dengan baik,” tambahnya.
-
Pilar Keempat: Transformasi SDM dan Integritas. Keberhasilan reformasi bergantung pada kompetensi aparatur. “Tidak peduli secanggih apapun teknologi pajak yang kita miliki, jika aparatur fiskal tidak kompeten, tidak berintegritas, maka semuanya akan sia-sia,” ujarnya.
Menutup paparannya, Wamenkeu Juda Agung menggarisbawahi bahwa koordinasi antarunit dan institusi adalah harga mati untuk memastikan kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri (silo).
“Oleh karena itu, penguatan koordinasi menjadi krusial agar tidak terdapat silo dan seluruh elemen dapat bergerak sebagai satu kesatuan yang terintegrasi,” pungkasnya. Sinergi ini diharapkan mampu membuat Indonesia tetap tangguh menavigasi siklus ekonomi global yang dinamis.
sumber : Kemenkeu RI
