Jakarta, PR Politik (22/11) – Anggota Komisi XI DPR RI, H. Fathi, menegaskan pentingnya kemudahan akses kredit perbankan sebagai upaya melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal. Hal ini disampaikan Fathi saat melakukan kunjungan kerja spesifik bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Bandung untuk memantau dan mengevaluasi sektor jasa keuangan di daerah.
Fathi menjelaskan bahwa tingginya kebutuhan masyarakat akan pembiayaan cepat dan mudah sering kali mendorong mereka memilih pinjol ilegal, yang menawarkan bunga tinggi tanpa transparansi.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak masyarakat membutuhkan pembiayaan untuk kebutuhan mendesak. Jika akses kredit di perbankan sulit, mereka cenderung mencari jalan pintas yang berisiko, seperti pinjol ilegal,” ujar Fathi.
Ia menekankan bahwa perbankan harus mengambil peran lebih aktif dengan menyediakan skema kredit yang mudah diakses, inklusif, dan terjangkau. Langkah ini dinilai penting dalam mendukung upaya pemerintah memberantas praktik pinjol ilegal yang kerap merugikan masyarakat, baik secara finansial maupun psikologis.
“Kami di Komisi XI terus mendorong OJK dan perbankan untuk menghadirkan solusi konkret, seperti memperluas inklusi keuangan dan mempermudah prosedur kredit bagi masyarakat kecil. Selain itu, edukasi tentang literasi keuangan juga harus digencarkan,” tambahnya.
Baca Juga: Abdul Kharis Tinjau Penyerapan Susu Lokal dan Stok Beras di Boyolali dan Sukoharjo
Fathi memberikan apresiasi terhadap langkah OJK yang telah menindak tegas ribuan platform pinjol ilegal. Namun, ia mengingatkan bahwa upaya represif saja tidak cukup. Dibutuhkan sinergi antara regulator, industri keuangan, dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih sehat dan terpercaya.
“Ini bukan hanya soal membasmi pinjol ilegal, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan formal. Dengan begitu, kita bisa mengarahkan masyarakat pada pilihan yang lebih aman dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Melalui kunjungan kerja ini, Fathi berharap aspirasi masyarakat dapat terserap dengan baik dan menjadi dasar kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat kecil. Dukungan terhadap inklusi keuangan dan literasi finansial diharapkan mampu memperkuat perlindungan bagi masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Sumber: dpr.go.id
