Jakarta, PR Politik – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan pentingnya penggunaan data tunggal dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), khususnya untuk peserta bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Selasa (15/7/2025) di Jakarta.
Gus Ipul menjelaskan bahwa banyaknya bansos yang tidak tepat sasaran berakar pada ketidaksinkronan data antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, terbitlah Inpres Nomor 4 Tahun 2025 yang menetapkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai satu-satunya pihak yang memproses dan menentukan data tunggal. Ia mengakui bahwa data saat ini belum sempurna, namun langkah ini merupakan komitmen bersama untuk memulai perbaikan.
Sebagai konsekuensi Inpres 4/2025, lebih dari 8 juta data penerima PBI telah dinonaktifkan. Namun, Gus Ipul menegaskan bahwa ini bukan pengurangan kuota, melainkan pengalihan ke penerima yang lebih berhak.
“Kuota tetap. Tapi dialihkan kepada penerima manfaat yang kami anggap lebih berhak daripada 7 juta sebelumnya,” tegasnya.
Keputusan penonaktifan ini didasarkan pada verifikasi lapangan (ground check) yang dilakukan Kementerian Sosial bersama BPS. Hasilnya, ditemukan lebih dari 2 juta orang yang sebenarnya tidak berhak menerima PBI. Selain itu, pemeringkatan melalui sistem desil DTSEN juga digunakan, di mana individu pada desil 5 dan seterusnya dianggap tidak layak menerima PBI, sehingga total yang tidak layak mencapai lebih dari 8 juta.
Meski demikian, pemerintah membuka ruang reaktivasi bagi masyarakat yang merasa berhak menerima PBI. Proses reaktivasi bisa dilakukan melalui dua jalur: (1) Jalur formal: Melibatkan RT/RW, kelurahan, Dinas Sosial, dan disahkan oleh kepala daerah; (2) Jalur partisipatif: Melalui aplikasi Cek Bansos, di mana masyarakat dapat mengajukan usulan atau sanggahan secara mandiri dengan menjawab 39 pertanyaan untuk verifikasi sesuai kriteria BPJS. Keputusan akhir reaktivasi akan ditentukan oleh BPJS. Aplikasi SIKS-NG juga dapat digunakan oleh Dinas Sosial untuk mendukung proses ini.
Hingga saat ini, dari lebih dari 8 juta data yang dinonaktifkan, baru sekitar 25.628 (0,3%) yang telah melakukan reaktivasi. Dari jumlah tersebut, 1.822 usulan masih menunggu persetujuan Pusdatin, 2.578 sudah disetujui tetapi belum diaktifkan BPJS, 18.869 sudah aktif sebagai peserta PBI-JK, dan 2.359 aktif namun pindah segmen.
Gus Ipul menjelaskan bahwa kuota penerima bansos saat ini hanya mencakup 96,8 juta jiwa, padahal untuk menjangkau seluruh masyarakat hingga desil 4, dibutuhkan minimal 112 juta jiwa. Mengingat total penduduk Indonesia lebih dari 280 juta, pemerintah memprioritaskan mereka yang paling membutuhkan.
Ia berharap melalui koordinasi lintas kementerian, bansos akan lebih tepat sasaran dan tidak ada lagi warga miskin yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Mudah-mudahan… tidak ada lagi pasien yang ditolak oleh rumah sakit. Ini yang sedang kita coba,” pungkasnya.
Rapat kerja ini dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Nunung Nuryanto.
sumber : Kemensos RI
