Jakarta, PR Politik – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menekankan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pedoman utama dalam penyusunan program bantuan sosial. Ia juga mendorong adanya pergeseran paradigma dari sekadar pemberian bantuan menjadi pemberdayaan masyarakat.
Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi Program Pemerintah Pusat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dihadirinya secara virtual, Gus Ipul mengajak seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan lembaga filantropi untuk berkolaborasi. Tujuannya adalah menggunakan data yang sama untuk memberdayakan keluarga penerima bantuan sosial (KPM) agar bisa mandiri dan sejahtera.
Gus Ipul menjelaskan bahwa DTSEN, yang merupakan hasil peleburan dari berbagai data sebelumnya, diterbitkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025. Data ini bersifat dinamis sehingga membutuhkan pemutakhiran berkala oleh pemerintah daerah untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
“Ini penting untuk kita pahami bersama bahwa Bapak-Ibu sekalian jangan kita sendiri-sendiri, mungkin dulu masih sendiri-sendiri karena datanya juga beda-beda…tapi hari ini data kita sudah harus dilebur jadi satu menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional,” tegasnya.
Selain itu, Gus Ipul juga mengajak pemerintah daerah untuk mendorong KPM agar lebih berdaya dan mandiri. Kementerian Sosial sendiri menargetkan setiap pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dapat menggraduasi 10 KPM setiap tahunnya. Gus Ipul menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah salah satu fokus utama Presiden Prabowo Subianto, yang ditunjukkan dengan pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
“Bansos itu sementara, berdaya itu selamanya,” pungkas Gus Ipul, menegaskan pergeseran fokus dari perlindungan sosial ke pemberdayaan.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan memastikan seluruh program pemerintah pusat di NTT dapat berjalan dengan baik. Rapat ini juga bertujuan mengidentifikasi strategi percepatan dan hambatan, meningkatkan kolaborasi pusat dan daerah, serta merumuskan rencana tindak lanjut untuk mewujudkan sinergi program. Acara ini dihadiri secara hibrida oleh perwakilan kementerian, lembaga, serta jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota di NTT.
sumber : Kemensos RI
