Jakarta, PR Politik — Pakar komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, menilai pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengandung pesan politik yang dalam, terutama menjelang agenda penting seperti Kongres PDIP.
“Pertemuan itu menjadi semacam stimulus dan pra-kondisi. Stimulus karena disampaikan di muka publik, dan saya yakin pesannya ditujukan kepada Pak Prabowo,” ujar Gun Gun dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam di TV One.
Gun Gun menilai, intensitas pertemuan Megawati dan Prabowo—yang dua kali terjadi pasca Lebaran—menunjukkan adanya dinamika komunikasi politik yang lebih dari sekadar silaturahmi biasa. Menurutnya, situasi kekinian, di mana Prabowo tengah menyusun kabinet dan Megawati memimpin partai besar dengan sejarah panjang, membuat komunikasi intens menjadi keniscayaan.
“Memimpin kabinet itu tidak mudah, apalagi dalam sistem multipartai yang ekstrim. Maka pola relasi yang dibangun harus melibatkan komunikasi yang intens, termasuk dengan pihak yang belum berada dalam kekuasaan,” jelasnya.
Gun Gun juga mengaitkan pertemuan tersebut dengan agenda internal PDIP, terutama Kongres yang menurutnya akan menentukan arah partai dalam lima tahun ke depan.
“Kongres itu akan mengambil keputusan strategis, termasuk apakah PDIP akan menjadi bagian dari kekuasaan atau tidak. Maka pertemuan seperti ini bisa dibaca sebagai bagian dari pra-kondisi menuju pengambilan keputusan besar tersebut,” katanya.
Namun demikian, Gun Gun mengingatkan bahwa hubungan baik antara Megawati dan Prabowo tidak serta-merta berarti bagi-bagi kekuasaan. Ia mencontohkan posisi PDIP dalam pembahasan RUU TNI, yang tetap kritis meski menjalin komunikasi baik dengan pemerintahan Prabowo.
“Hubungan baik tidak harus selalu berujung pada pembagian kekuasaan. Bahkan posisi PDIP di luar kekuasaan bisa jadi lebih konstruktif,” tegasnya.
Gun Gun menyebut, pengalaman PDIP selama dua periode menjadi oposisi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi bukti bahwa posisi di luar kekuasaan bisa menghasilkan insentif elektoral yang signifikan.
“PDIP pernah menjadi artikulator suara berbeda dan meraih kemenangan besar setelahnya. Sejarah itu menjadi modal politik yang tidak boleh diabaikan,” katanya.
Ia juga menyoroti dinamika relasi antara Megawati dan Presiden Joko Widodo yang dinilainya menjadi salah satu variabel krusial dalam keputusan PDIP ke depan.
“Semua tahu ada barrier dalam hubungan Bu Mega dan Pak Jokowi. Di sisi lain, Pak Jokowi juga menjadi referensi kekuasaan yang menempel pada Prabowo saat ini. Jadi keputusan PDIP masuk atau tidak ke pemerintahan bukan perkara mudah,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Gun Gun menekankan pentingnya keberadaan partai besar seperti PDIP sebagai kanal suara kritis dalam demokrasi Indonesia.
“Bangsa ini tetap butuh artikulator. Kritik dan masukan yang konstruktif bagi pemerintah itu penting, dan PDIP punya kapasitas untuk memainkan peran itu, baik di dalam maupun di luar kekuasaan,” pungkasnya.
