Jakarta, PR Politik – Pemerintah Indonesia menegaskan keseriusannya dalam transisi energi melalui penguatan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) nasional. Melalui forum Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (FIRST) Workshop, Indonesia menjalin kolaborasi trilateral bersama Amerika Serikat dan Jepang untuk mematangkan kesiapan sumber daya manusia (SDM), regulasi, dan teknologi nuklir sipil.
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Dadan Kusdiana, mengungkapkan bahwa sinergi ini berfokus pada pengembangan Small Modular Reactor (SMR) yang dinilai lebih adaptif bagi negara berkembang. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029 serta menjaga ketahanan energi jangka panjang.
“Nuklir menawarkan solusi energi yang stabil, rendah emisi, dan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan kemajuan teknologi seperti SMR, pengembangan nuklir kini semakin adaptif dan relevan bagi negara berkembang,” ujarnya di Jakarta, Kamis (5/3).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), nuklir telah ditetapkan sebagai instrumen vital dalam bauran energi primer. Pemerintah menargetkan PLTN pertama di Indonesia sudah dapat beroperasi secara komersial pada tahun 2032 dengan kapasitas awal sebesar 250 Megawatt (MW).
Proyeksi jangka panjang hingga tahun 2060 mencakup:
-
Kapasitas Terpasang: Ditargetkan mencapai 35–42 Gigawatt (GW).
-
Kontribusi Bauran Energi: Mencapai 11,7–12,1% dari total energi nasional.
-
Efisiensi: Pemanfaatan nuklir dipilih karena efisiensi lahan yang tinggi dan biaya operasional jangka panjang yang kompetitif.
Amerika Serikat dan Jepang menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra strategis dalam memastikan teknologi nuklir yang akan digunakan Indonesia memenuhi standar keselamatan tertinggi di dunia.
Kuasa Usaha Kedutaan Besar AS, Peter M. Haymond, menekankan pentingnya kemitraan tepercaya ini. Sementara itu, Kuasa Usaha Kedutaan Besar Jepang, Mitsuru Myochin, menyatakan kesiapan Jepang dalam mendukung transfer teknologi dan pengembangan SDM melalui kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC).
Indonesia juga terus memperkuat posisi di tingkat regional bersama Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam dalam mengeksplorasi opsi nuklir melalui Jaringan Sub-Sektor Kerja Sama Energi Nuklir (NEC-SSN).
FIRST Workshop ini diharapkan menjadi wadah integrasi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan pelaku industri untuk memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan PLTN dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab demi mewujudkan kedaulatan energi yang tangguh dan berkelanjutan.
sumber : ESDM RI
