Jakarta, PR Politik (6/12) – Pemerintah dinilai perlu mengadopsi strategi tambahan untuk memberantas judi online di Indonesia, salah satunya dengan memperketat regulasi terkait registrasi SIM card. Pandangan ini disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Frederik Kalalembang, usai mengikuti Rapat Pleno Audiensi bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).
Frederik menjelaskan bahwa banyak pelaku judi online memanfaatkan SIM card dengan data palsu untuk membuat akun, sehingga menyulitkan aparat dalam melacak aktivitas ilegal tersebut. “Selama ini pemerintah sudah bagus memblokir dan menutup situs judi online. Tapi kita harus sadar bahwa banyak e-wallet yang digunakan ini didaftarkan dengan SIM card berbasis data palsu. Hal ini membuat aparat kesulitan melacak pelaku karena data yang digunakan tidak valid,” tegasnya.
Politisi Partai Demokrat ini mengusulkan pembatasan jumlah SIM card yang dapat dimiliki seseorang, maksimal dua untuk layanan prabayar. Menurutnya, penertiban data SIM card berbasis identitas perorangan tidak hanya akan meminimalkan praktik judi online, tetapi juga mengurangi potensi penipuan dan pemerasan.
Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan Presiden, Riyono: Pupuk Subsidi Harus Terpenuhi 100% untuk Petani
Frederik menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, provider telekomunikasi, kepolisian, dan PPATK untuk menyatukan data demi pengawasan yang lebih ketat. Ia juga menyarankan peningkatan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
“Saya kira, Bu Menteri sudah melakukan pembelaan secara internal dengan anggota dari Komdigi yang ada. Dan mudah-mudahan kita ke depan bisa bekerjasama lebih baik lagi, memberikan informasi,” ujarnya optimis.
Ia berharap langkah pengawasan SIM card yang lebih ketat akan membantu pemerintah mengatasi judi online secara lebih efektif, sekaligus menciptakan sistem telekomunikasi yang lebih aman dan tertib.
Sumber: fraksidemokrat.org
