Jakarta, PR Politik — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menilai revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sudah menjadi kebutuhan mendesak. Menurutnya, dalam situasi perubahan besar ekonomi global dan tantangan perekonomian nasional, Kadin harus memperkuat peran strategisnya sebagai mitra pemerintah.
“UU ini sudah berlaku lebih dari 38 tahun. Kadin Indonesia perlu diperkuat dari sisi kelembagaan agar bisa lebih maksimal dalam menjalankan fungsinya mendukung kebijakan ekonomi nasional,” kata Firman Soebagyo dalam rilisnya yang dikutip dari situs resmi DPR RI, di Jakarta, Minggu (26/10/2025).
Firman menegaskan, revisi UU Kadin harus memberikan landasan kuat agar posisi organisasi tersebut setara secara kelembagaan dengan lembaga negara lainnya, meskipun tetap bersifat non-budgeter.
Ia menambahkan, penguatan posisi Kadin sangat penting agar organisasi itu dapat terlibat lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan strategis pemerintah, termasuk dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun rapat kabinet terbatas di bidang ekonomi.
“Dunia usaha harus diberi ruang untuk berkontribusi langsung dalam menentukan arah pembangunan nasional. Kadin sebagai representasi pelaku usaha harus ikut mengawal program besar pemerintah, terutama dalam mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing,” ungkapnya.
Politisi senior Partai Golkar itu berharap revisi UU Kadin nantinya dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk memperkuat peran Kadin Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional, sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
“Kalau Kadin diperkuat, maka kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional juga akan semakin nyata,” pungkas Firman.
