Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN, Farah Puteri Nahlia, mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya disinformasi dan hoaks pasca-aksi yang berujung kericuhan di sejumlah daerah. Ia menilai derasnya arus informasi digital yang tidak tervalidasi dapat memperkeruh suasana sekaligus mengancam stabilitas nasional.
“Di tengah situasi yang masih rentan ini, kami mengajak seluruh masyarakat untuk lebih teliti dalam menerima dan menyebarkan informasi. Mari kita kembangkan sikap saring sebelum sharing agar tidak menjadi bagian dari penyebaran kabar bohong,” ujar Farah di Jakarta, Rabu (3/9).
Farah juga menyoroti pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang mengungkap adanya indikasi upaya terorganisir membanjiri media sosial dengan unggahan provokatif. Menurutnya, hal ini berbahaya karena bisa dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk memecah belah persatuan bangsa.
“Jika informasi mengenai upaya terorganisir ini benar, maka ini ancaman serius. Ada pihak-pihak yang secara sistematis ingin menciptakan kekacauan dengan narasi provokatif. Kita tidak bisa membiarkan kebhinekaan kita dipecah belah dengan cara seperti ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Farah menilai penyebaran disinformasi secara masif bukan hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, media, bahkan sesama warga. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi merusak tatanan sosial dan mengganggu jalannya demokrasi di Indonesia.
Selain itu, ia mengingatkan adanya konsekuensi hukum bagi siapa pun yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE), pelaku penyebar hoaks dapat dikenakan sanksi pidana.
“Setiap orang yang menyebarkan hoaks dapat dikenakan sanksi pidana. Aturan ini harus menjadi pengingat serius bagi kita semua untuk lebih bertanggung jawab,” ujarnya.
Farah pun memberikan sejumlah tips praktis agar masyarakat tidak mudah terjebak hoaks, mulai dari memeriksa kredibilitas sumber, mengkritisi gaya penulisan, hingga menahan diri untuk tidak langsung menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.
Menutup pernyataannya, Farah mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjadi garda terdepan dalam memerangi hoaks. Menurutnya, literasi digital dan kesadaran kolektif adalah kunci utama menjaga stabilitas negara di era keterbukaan informasi.
“Jangan biarkan hoaks merusak persatuan kita. Masyarakat harus menjadi benteng pertahanan utama dengan cerdas memilah informasi dan tidak ikut menyebarkan konten provokatif. Ini tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
Sumber: fraksipan.com
