Evita Nursanty: Komisi VII DPR RI Dorong Penguatan Standardisasi Nasional untuk Dukung Daya Saing Produk UMK

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty | Foto: DPR RI (dok)

Jakarta, PR Politik Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Y. Kristianto Widiwardono, di Gedung DPR RI, Senin (28/4/2025). Rapat tersebut membahas penguatan standardisasi nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang kian kompleks.

Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, rapat ini menyoroti pentingnya peran strategis standardisasi dalam meningkatkan mutu produk nasional dan memperkuat daya saing di pasar internasional, terutama melalui program Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) dan penguatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

“Penguatan standardisasi bukan hanya soal teknis, tetapi merupakan bagian penting dari strategi bangsa untuk memperkuat ekonomi nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat,” ujar Evita dalam rapat yang dihadiri 25 anggota Komisi VII.

Evita juga menegaskan pentingnya percepatan dan perluasan program SNI Bina-UMK, terutama sebagai bekal UMK dalam memenuhi standar ekspor. Ia menekankan bahwa target 1,15 juta UMK penerima manfaat program SNI pada 2025 harus dibarengi dengan sinergi lintas sektor dan pengawasan ketat dari DPR.

“Target itu ambisius, dan karena itu butuh kerja sama antar-lembaga. Kami akan terus mengawasi pelaksanaannya agar UMK benar-benar bisa naik kelas dan menembus pasar global,” jelasnya.

Komisi VII juga menekankan perlunya peningkatan transparansi dan kemudahan implementasi SPK di lapangan. Selain itu, BSN diminta memperkuat pengawasan terhadap produk impor agar tidak merugikan industri dalam negeri. Keterlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan SPK turut diapresiasi, karena dinilai dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan efisiensi anggaran negara.

Rapat ditutup dengan kesepakatan bahwa BSN akan menindaklanjuti seluruh masukan dan rekomendasi Komisi VII, guna memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional berbasis standar mutu yang tinggi.

Baca Juga:  Anita Jacoba Gah Sesalkan Dana PIP Rp36 Miliar NTT Dikembalikan ke Negara

“Standar adalah pintu masuk untuk masuk ke pasar global. Karena itu, kami ingin BSN menjadi lembaga yang benar-benar strategis dalam pembangunan ekonomi nasional,” tutup Evita.

 

Sumber: emedia.dpr.go.id

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Infografis Terbaru