Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Erna Sari Dewi, mendesak pemerintah dan bank penyalur untuk memperbaiki sistem serta proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM.
“Jadi kita jangan hanya fokus terus ingin menambah (kuota KUR), tapi quality-nya (kualitas) tidak ada,” ujar Erna dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan bank-bank penyalur KUR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Erna menyoroti bahwa masalah dalam program KUR bukan hanya soal keterbatasan kuota, tetapi juga ketidaksesuaian suku bunga pinjaman dengan yang dijanjikan. Ia menegaskan bahwa bunga KUR yang disebut 6% flat ternyata hanya berlaku di tahun pertama, sedangkan di tahun-tahun berikutnya meningkat.
“Tadi Pak Menteri bilang, bunganya itu 6% flat. Faktanya di usaha mikro, 6% itu di tahun pertama, 7% di tahun kedua, 8% di tahun ketiga, dan 9% di tahun keempat. Flatnya 9%. Berarti tidak 6% flat,” tandasnya.
Selain itu, ia juga mengungkap adanya praktik percaloan dalam penyaluran KUR. Menurutnya, beberapa bank bekerja sama dengan broker untuk menentukan penerima KUR, dan broker tersebut menerima komisi setelah pencairan dana.
“Rata-rata bank di bawah, di setiap kelurahan, desa, kecamatan, biasanya ada broker-broker. Broker ini kemudian dipakai oleh bank. Oke tunjukkan yang mana yang mau pinjam, kemudian setelah dapat pinjaman broker dapat fee dari kucuran KUR. Ini fakta,” ungkapnya.
Legislator dari Dapil Bengkulu itu meminta pemerintah dan bank-bank penyalur untuk memperketat pengawasan terhadap praktik tersebut agar dana KUR benar-benar tepat sasaran.
Selain itu, Erna juga mempertanyakan kontribusi perbankan terhadap pertumbuhan industri kreatif, industri digital, dan ekonomi hijau. Ia menilai keterlibatan bank dalam sektor-sektor tersebut masih sangat minim.
“Kita kan tahu industri kreatif kan new engine of growth. Saya ingin tahu bank-bank ini sudah punya produk apa yang relevan?” tanyanya.
Sumber: fraksinasdem.org
