Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ellen Esther Pelealu, S.E., menegaskan komitmennya dalam mendorong perbaikan tata kelola kehutanan nasional. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan, yang turut membahas sejumlah isu strategis seputar alokasi anggaran, penguatan perhutanan sosial, serta langkah konkret dalam mendukung Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Ellen menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran, penambahan alokasi untuk program pemulihan ekosistem dan belanja pegawai, serta modernisasi tata kelola kehutanan melalui penguatan digitalisasi. “Kami percaya, digitalisasi tata kelola hutan sangat penting untuk menciptakan transparansi dan mempercepat pengambilan keputusan,” ujar Ellen.
Fraksi Partai Demokrat menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah capaian Kementerian Kehutanan pada semester pertama tahun 2025. Penyerapan anggaran yang menunjukkan tren positif serta penurunan luas kebakaran hutan menjadi 8.594 hektare dinilai sebagai pencapaian signifikan. Ellen juga mengapresiasi penguatan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya lewat program Masyarakat Peduli Api (MPA) dan perhutanan sosial yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.
Langkah Kementerian Kehutanan yang melibatkan komunitas pendaki seperti Agam Rinjani Guide dalam diskusi keselamatan wisata alam turut mendapat pujian. “Langkah ini tidak hanya memperkuat keselamatan wisatawan, tetapi juga menjaga keberlanjutan pariwisata berbasis alam,” tambah Ellen.
Meski memberikan apresiasi, Ellen menyampaikan sejumlah catatan kritis. Salah satunya mengenai komposisi anggaran tahun berjalan, di mana program Dukungan Manajemen menyerap porsi terbesar, sementara alokasi untuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan justru turun sebesar 23,59 persen. Ia mengingatkan bahwa penurunan ini berpotensi menghambat target penurunan emisi gas rumah kaca serta program rehabilitasi hutan yang tengah digalakkan pemerintah.
Terkait usulan tambahan anggaran sebesar Rp2,29 triliun oleh Kementerian Kehutanan—yang akan menaikkan total anggaran menjadi Rp7,22 triliun—Fraksi Demokrat menekankan pentingnya transparansi penggunaan dana. Ellen meminta agar anggaran tambahan benar-benar dialokasikan untuk program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan pemulihan ekosistem hutan.
Ellen juga menyoroti pola serapan anggaran yang masih menumpuk di akhir tahun. Ia mendorong agar Kementerian Kehutanan mempercepat distribusi anggaran sejak awal tahun anggaran agar manfaat program dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
Tak kalah penting, penguatan SDM dan infrastruktur kehutanan juga menjadi perhatian Ellen, terutama di daerah rawan kebakaran dan konflik. Ia menilai pengembangan Dashboard Decision Support System (DSS) sangat penting untuk mendukung pengambilan kebijakan yang cepat, akurat, dan berbasis data dalam pencegahan kebakaran hutan.
Mengakhiri pernyataannya, Ellen dan Fraksi Demokrat menegaskan keberpihakan pada masyarakat serta komitmen terhadap pelestarian hutan Indonesia. “Percepatan penyerapan anggaran, penambahan alokasi untuk ekosistem dan pegawai, serta penguatan perhutanan sosial dan digitalisasi adalah kunci mewujudkan hutan Indonesia yang lestari, produktif, dan berkeadilan,” tegasnya.
Fraksi Demokrat meyakini bahwa tata kelola kehutanan yang transparan dan berpihak pada rakyat akan menjadikan sektor ini sebagai pilar penting bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi nasional.
Sumber: fraksidemokrat.com
