Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ellen Esther Pelealu, memberikan apresiasi terhadap capaian swasembada beras nasional yang dinilai melampaui target. Namun, ia menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak boleh hanya bertumpu pada satu komoditas.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, serta Direktur Utama PT RNI/ID FOOD.
“Petani dan nelayan kita sudah buktikan kemampuan luar biasa. Produksi beras 2025 tembus 34,77 juta ton, naik 13,54% dari tahun sebelumnya—lebih tinggi dari proyeksi USDA. Ini merupakan capaian penting untuk memperkuat pondasi nasional!” ujar Ellen Esther Pelealu dalam rapat yang digelar, Kamis, 9 April 2026.
Meski demikian, legislator dari Dapil Sulawesi Tengah itu mengingatkan agar momentum tersebut tidak berhenti pada beras semata.
“Ketahanan pangan harus merata ke komoditas non-beras. Jangan sampai timpang,” tegasnya.
Ia secara khusus menyoroti tingginya ketergantungan impor kedelai. Berdasarkan data yang disampaikan, produksi kedelai dalam negeri pada 2024 hanya mencapai 167.886 ton, sementara kebutuhan nasional sebesar 2,66 juta ton sebagian besar dipenuhi melalui impor sebanyak 2,50 juta ton.
“Target penurunan impor per tahun apa? Sentra mana yang diprioritaskan? Intervensi apa yang paling konkret agar petani kembali tertarik menanam kedelai secara ekonomis dan berkelanjutan?,” tanya dia.
Selain sektor pertanian, Ellen juga mengapresiasi peningkatan produksi perikanan nasional yang mengalami lonjakan dari 21,83 juta ton pada 2020 menjadi 26,25 juta ton pada 2025, dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 3,8 persen. Produksi tersebut terdiri dari perikanan tangkap sebesar 7,85 juta ton, budidaya 6,75 juta ton, serta rumput laut 11,65 juta ton.
Ia turut menyoroti persoalan infrastruktur pendukung, khususnya rehabilitasi irigasi. Pada 2025, rehabilitasi mencapai 589.605 hektare oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dengan target 750.000 hektare pada 2026. Namun, ia mengingatkan agar hasil pembangunan tersebut benar-benar fungsional.
“Kementan harus kawal ketat agar tepat sasaran,” desaknya.
Tak hanya itu, Ellen juga menyinggung pengelolaan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) oleh Bulog yang mencapai 4,4 juta ton, mencakup aspek mutu, rotasi, biaya penyimpanan, serta distribusi yang cepat ke pasar.
Program Kampung Nelayan turut mendapat apresiasi karena dinilai telah menyentuh langsung wilayah sentra nelayan di berbagai daerah.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pengolahan hasil pertanian, seperti mesin Rice Milling Unit (RMU) modern, khususnya di kawasan Indonesia Timur guna memastikan pemerataan kualitas beras premium.
“Swasembada harus diimbangi bangun gudang dan penggilingan di daerah terpencil,” pungkasnya.
Dalam forum tersebut, Ellen juga mengajukan sejumlah pertanyaan strategis kepada para pemangku kepentingan, di antaranya kepada Kementerian Pertanian terkait pengawasan irigasi dan strategi pengembangan kedelai, kepada KKP mengenai alokasi protein domestik, serta kepada Bulog terkait manajemen stok dan pembangunan RMU di Indonesia Timur. Sementara itu, PT Pupuk Indonesia dan ID FOOD didorong memperkuat sinergi distribusi pupuk sebesar 9,55 juta ton untuk komoditas non-beras.
Fraksi Partai Demokrat, lanjutnya, menyatakan siap mendukung alokasi RAPBN sebesar Rp164,4 triliun guna mendorong kesejahteraan petani dan nelayan serta memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah dinamika global dan perubahan iklim.
