Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan agar uang sitaan hasil korupsi ekspor crude palm oil (CPO) senilai Rp13 triliun dialokasikan untuk memperkuat dana beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Eddy menilai kebijakan tersebut sebagai langkah strategis dan berkeadilan, karena mengembalikan uang hasil kejahatan untuk tujuan yang berdampak langsung bagi masa depan bangsa.
“Kalau memang dana tersebut dialokasikan untuk menambah dana LPDP, tentu kami sangat gembira. Artinya semakin banyak putra-putri terbaik bangsa bisa menempuh pendidikan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri, dengan dukungan pendanaan yang lebih memadai,” ujar Eddy Soeparno di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arah besar pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, yakni mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global.
“Harapannya, dengan tambahan dana ini, kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak akan semakin luas. Anak-anak bangsa dari berbagai daerah bisa difasilitasi negara untuk menempuh pendidikan tinggi yang berkualitas,” tambah Eddy.
Menurut Eddy, langkah tersebut menunjukkan bahwa hasil pemberantasan korupsi dapat menjadi modal sosial dan ekonomi baru jika dikelola dengan prinsip transparansi dan berpihak pada kepentingan publik.
“Ini bukan hanya soal pemulihan kerugian negara, tetapi juga transformasi nilai: dari hasil kejahatan menjadi investasi bagi masa depan bangsa,” tegasnya.
Eddy juga menilai bahwa keputusan Presiden Prabowo mengarahkan dana sitaan untuk pendidikan mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan pendidikan sebagai fondasi kemajuan nasional.
“Pendidikan melahirkan inovasi, teknologi, dan kemajuan bangsa. Karena itu, setiap kebijakan yang memperkuat pendidikan harus kita dukung penuh,” jelasnya.
Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet di Istana Negara pada Senin (20/10/2025), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dana Rp13 triliun hasil sitaan Kejaksaan Agung akan dialokasikan untuk dana LPDP, disertai tambahan dari efisiensi anggaran dan hasil sitaan korupsi lainnya.
“Mungkin sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan,” ujar Presiden Prabowo.
Program LPDP juga disebut akan bersinergi dengan program Sekolah Unggulan Garuda, yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara merata di berbagai daerah.
Sebagai tokoh yang juga berkiprah di bidang ekonomi dan keuangan, Eddy menilai kebijakan ini bisa menjadi model tata kelola keuangan negara yang bermoral dan berdampak luas.
“Kebijakan ini memberi pesan kuat bahwa hasil korupsi harus kembali kepada rakyat. Dalam hal ini, dikembalikan dalam bentuk investasi pendidikan yang menumbuhkan harapan dan masa depan baru bagi bangsa,” tutupnya.
