Jakarta, PR Politik (6/12) – Pengawasan penyelenggaraan haji 2025 dilakukan lebih dini untuk mengantisipasi berbagai kekurangan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Upaya ini bertujuan agar pelaksanaan ibadah haji mendatang berlangsung lebih lancar dan memberikan kenyamanan bagi jamaah haji Indonesia.
Sejumlah persiapan telah dilakukan, termasuk rangkaian kunjungan kerja ke Mekkah dan Madinah oleh Wakil Ketua DPR RI beserta pimpinan Komisi VIII. Salah satu agenda utama adalah pertemuan dengan 20 penyedia layanan haji atau syarikah di kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah.
“Kami sangat berharap tidak ada lagi kendala soal katering, transportasi, dan persoalan yang dialami jamaah haji Indonesia,” ujar Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, di Mekkah.
Baca Juga: Mufti Anam Kritik Kebijakan Energi Pertamina dan Tekankan Dukungan untuk Ojol
Sebelumnya, delegasi DPR RI juga mengadakan pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Dr. Abdul Azis Ahmad, serta perwakilan Konjen dan Kepala Kantor Urusan Haji (KUH), Dr. Nasrulla Jasam, di KJRI Jeddah pada Senin (2/12/2024). Pertemuan ini membahas langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan Kementerian Agama dan stakeholder terkait guna memastikan penyelenggaraan haji berjalan optimal.
Jamaah haji Indonesia dijadwalkan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025 dan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 2 Mei 2025. Berdasarkan pengumuman Pemerintah Arab Saudi, kuota haji Indonesia tahun 2025 ditetapkan sebanyak 221.000 jamaah.
Dengan pengawasan dan persiapan yang lebih matang, diharapkan berbagai kendala seperti pelayanan katering, transportasi, dan fasilitas lainnya yang merugikan jamaah dapat diminimalisir. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia.
Sumber: fraksipkb.com
