New York, PR Politik – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyerukan pentingnya komitmen total terhadap Piagam PBB, penegakan hukum internasional, serta penguatan sistem multilateralisme. Desakan diplomatis tersebut disampaikan dalam forum High-Level Open Debate Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang mengusung tema “Upholding the Purposes and Principles of the UN Charter and Strengthening the UN Centered-International System” di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (26/5).
Pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung dinamis ini dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) selaku Presiden Dewan Keamanan PBB untuk periodisasi bulan Mei 2026, serta dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Dalam orasi diplomatiknya, ia menegaskan bahwa berbagai krisis global yang bergejolak saat ini bukan disebabkan karena Piagam PBB telah kehilangan relevansinya. Sebaliknya, kekacauan terjadi karena prinsip-prinsip hukum internasional dan multilateralisme terlalu sering diterapkan secara tebang pilih atau selektif oleh kekuatan global. Indonesia menilai tragedi kemanusiaan di Palestina, khususnya yang terjadi di Jalur Gaza, menjadi cerminan nyata dari kegagalan kolektif komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan secara adil dan konsisten.
Untuk itu, Indonesia memanfaatkan panggung dunia ini untuk kembali mempertegas posisi politik luar negerinya yang kokoh di belakang kemerdekaan Palestina. Solusi dua negara (two-State solution) yang bersandar pada hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan, dinilai tetap menjadi satu-satunya jalan mutlak menuju perdamaian yang adil, abadi, dan berkelanjutan di Timur Tengah.
Selain isu Palestina, ia juga menyoroti secara tajam eskalasi serangan fisik yang menyasar pasukan perdamaian PBB (UN Peacekeepers) akhir-akhir ini. Jakarta menekankan bahwa setiap agresi terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan penyerangan langsung terhadap prinsip multilateralisme itu sendiri. Oleh karena itu, Menlu RI menegaskan perlindungan hukum dan fisik terhadap pasukan perdamaian PBB mutlak harus dipertebal tanpa kompromi.
Selanjutnya, otoritas diplomasi Indonesia turut mengingatkan seluruh negara untuk menaruh penghormatan tertinggi terhadap hukum laut internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Indonesia mendesak agar jalur-jalur pelayaran strategis internasional dikembalikan pada fungsinya dan tidak disalahgunakan menjadi arena konfrontasi militer maupun komoditas bergengsi politik (political bargaining).
Menatap konjungtur masa depan, Menlu Sugiono menggarisbawahi meningkatnya ancaman keamanan global gelombang baru. Hal ini dipicu oleh dampak pesat perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan sistem persenjataan otonom (autonomous weapons) yang mulai mengubah karakter konflik modern menjadi lebih destruktif.
Merespons potensi ancaman tersebut, Indonesia kembali menyuarakan draf desakan reformasi struktural di tubuh Dewan Keamanan PBB. Otoritas DK PBB dituntut untuk bertransformasi agar menjadi lembaga yang lebih representatif, transparan, akuntabel, serta mampu mengakomodasi dan mencerminkan suara dari negara-negara berkembang (developing countries).
Sebagai penutup pidatonya, ia menegaskan bahwa tatanan dunia hari ini tidak membutuhkan hierarki atau poros kekuatan baru yang hegemonik. Dunia hanya memerlukan pembaruan komitmen fundamental untuk kembali ke khittah prinsip Piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara setara dan setara.
Di sela-sela padatnya rangkaian pertemuan resmi DK PBB, Menlu Sugiono bergerak gesit menggelar diplomasi meja makan melalui pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri RRT, Wang Yi, serta Menteri Luar Negeri Argentina. Pertemuan khusus tersebut difokuskan untuk mematangkan draf kerja sama strategis bilateral serta menyamakan persepsi atas perkembangan dinamika kawasan dan global.
Tidak berhenti di situ, guna memperluas jejaring pengaruh diplomasi Indonesia, Menlu Sugiono juga melakukan pertemuan singkat (pull-aside meeting) dengan jajaran menteri luar negeri dari sejumlah negara sahabat, meliputi Menlu Pakistan, Bahrain, Kyrgyzstan, hingga Kuba.
sumber : Kemlu RI
