Jakarta, PR Politik – DPR RI akhirnya mengeluarkan tiga rekomendasi terkait maraknya kecaman terhadap tayangan XPose Uncencored di Trans7 yang dinilai menghina kiai dan pondok pesantren. Rekomendasi tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal, usai pertemuan antara Pimpinan DPR, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal) di Gedung DPR RI, Kamis (16/10/2025).
“DPR RI mengapresiasi langkah KPI terkait permasalahan yang terjadi pada tayangan XPose Uncencored yang ditayangkan Trans7, yang menjatuhkan sanksi penghentian sementara program tersebut. Bahkan tadi disampaikan, bukan hanya penghentian sementara, tetapi program itu tidak akan tayang lagi,” ungkap Cucun.
Cucun juga menegaskan bahwa DPR meminta Komdigi dan KPI untuk bersama-sama melakukan audit serta mengevaluasi hak siar Trans7 sebagaimana disampaikan oleh KPI. “Ketiga, Komdigi, KPI, dan seluruh unsur pemerintah harus hadir merespons reaksi masyarakat terhadap tayangan Trans7 dan memberikan sanksi tegas sesuai hasil audit Komdigi dan KPI. Semoga ini menjadi catatan, tidak hanya bagi Trans7, tapi juga bagi seluruh pihak yang masuk ke ruang publik agar mengedepankan kemajemukan dan semangat Bhineka Tunggal Ika,” ujarnya.
Lebih lanjut, Cucun menyampaikan bahwa DPR RI menghargai tuntutan yang disampaikan Himasal, karena merupakan bagian dari hak masyarakat sebagai anak bangsa yang memahami kemajemukan dan heterogenitas Indonesia.
“Karena heterogenitas ini, jangan sampai ada pihak yang masuk ke ruang-ruang kemajemukan dan menodainya. Ruang keberagaman adalah ruang yang telah dihargai dalam kehidupan berbangsa kita,” tegasnya.
