Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana mendesak pemerintah pusat agar segera mengambil langkah konkret dan sistematis dalam mengatasi krisis layanan kesehatan yang terjadi di RSUD Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sorotan utama Cellica adalah kelangkaan tenaga dokter anestesi di rumah sakit tersebut. Menurutnya, kondisi ini menghambat layanan medis darurat, terutama operasi bedah dan persalinan yang berisiko tinggi.
“Ini darurat! Pasien tak boleh lagi jadi korban kelambanan birokrasi,” tegas Cellica dalam keterangan persnya, Minggu (13/4/2025).
Ia menyampaikan bahwa tidak adanya dokter anestesi membuat pasien dalam kondisi kritis terpaksa harus dirujuk ke luar daerah. Situasi tersebut dinilainya sangat membahayakan keselamatan pasien karena tidak mendapatkan penanganan segera.
Cellica meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan pemerintah daerah untuk segera melakukan harmonisasi dalam proses perizinan tenaga kesehatan, khususnya penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pendistribusian dokter spesialis ke wilayah terpencil.
Selain krisis kekurangan dokter, Cellica juga menyoroti lemahnya sistem pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Sikka. Padahal, skema BLUD dirancang untuk memberi fleksibilitas keuangan bagi rumah sakit. Namun kenyataannya, konflik dalam penetapan tarif justru menjadi penghambat dalam pelayanan kepada masyarakat.
“Ketika tarif layanan menjadi hambatan, maka sistem itu harus dievaluasi,” ujar Cellica.
Ia mendorong Kemenkes dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap implementasi BLUD, termasuk regulasi tarif layanan, peningkatan insentif bagi tenaga kesehatan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.
Sebagai informasi, RSUD Sikka berada di daerah dengan tingkat kematian ibu dan bayi tertinggi di Indonesia. Menurut Cellica, buruknya kondisi infrastruktur seperti jalan dan jembatan juga menghambat akses warga menuju fasilitas kesehatan. Akibatnya, banyak ibu hamil harus melahirkan di rumah tanpa bantuan medis.
Guna mengatasi hal tersebut, Cellica mengusulkan redistribusi tenaga kesehatan ke wilayah-wilayah prioritas 3T, percepatan pembangunan infrastruktur menuju fasilitas kesehatan, serta pelatihan intensif bagi bidan desa agar pelayanan dasar tetap optimal.
Dalam jangka panjang, Legislator Partai Demokrat tersebut juga mengajukan usulan pembentukan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkes di setiap provinsi. Menurutnya, keberadaan Kanwil Kemenkes akan mempercepat koordinasi dan respons dalam menghadapi krisis layanan kesehatan.
Cellica menilai pentingnya penguatan transformasi digital di sektor kesehatan, terutama dengan pemanfaatan layanan telemedisin sebagai salah satu solusi dalam pemerataan layanan medis di daerah.
“BLUD harus dievaluasi, tenaga medis harus didistribusikan, dan infrastruktur harus dibenahi. Jika tidak, rakyat terus jadi korban,” tegas Cellica.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII itu menutup pernyataannya dengan harapan agar pemerintah segera merealisasikan pembentukan Kanwil Kemenkes demi terciptanya pemerataan layanan kesehatan, terutama di daerah-daerah tertinggal.
“Kesehatan adalah hak konstitusional. Negara wajib hadir menyelamatkan nyawa tanpa diskriminasi,” pungkasnya.
Sumber: fraksidemokrat.com
