Tangerang Selatan, PR Politik – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas A.M. Djiwandono menegaskan bahwa esensi kepemimpinan di sektor publik bukanlah upaya untuk mengejar popularitas. Hal tersebut ia sampaikan di hadapan mahasiswa dalam Kuliah Umum bertema “Kepemimpinan Sektor Publik” di kampus PKN STAN, Tangerang Selatan, Kamis (8/1).
Menurut Wamenkeu, seorang pemimpin harus memiliki keteguhan hati dalam mengambil keputusan, meski kebijakan tersebut terkadang tidak populer di mata publik. Fokus utama harus tetap pada analisis yang matang dan kepentingan masyarakat luas dalam jangka panjang.
Wamenkeu Thomas mengingatkan bahwa jabatan pemimpin bukan sekadar posisi struktural, melainkan sebuah kewajiban moral yang menuntut komitmen tinggi. Ia menekankan pentingnya mendengarkan berbagai sudut pandang sebelum menetapkan kebijakan, namun prinsip dasar tidak boleh goyah demi mencari simpati semata.
Kepada para mahasiswa yang merupakan calon birokrat masa depan, ia berpesan agar mereka bersiap memikul tanggung jawab besar di tengah dinamika global dan kompleksitas birokrasi dalam negeri yang semakin menantang.
“Dengan segala tantangan, baik itu tantangan keadaan global, tantangan birokrasi, segala macam. Jangan lupa, kita di saat yang sangat penting sebagai negara dan bangsa. Either kita bisa maju, atau ya kita mungkin tetap di sini gitu ya. Poinnya adalah nanti kalau Anda akan memimpin itu adalah kesempatan Anda untuk memainkan peranan itu,” jelas Wamenkeu Thomas.
Menutup kuliah umumnya, Thomas mengajak generasi muda untuk melihat kepemimpinan sebagai sarana pengabdian yang tulus demi kemajuan Indonesia. Ia optimistis bahwa kontribusi aktif dari figur-figur baru akan menentukan arah kemajuan bangsa di masa depan.
“Percayalah bahwa ini adalah kesempatan untuk Anda. untuk berkontribusi terhadap nusa dan bangsa yang kita cintai,” pungkasnya.
Dengan arahan ini, diharapkan para lulusan PKN STAN nantinya dapat menjadi pemimpin yang berintegritas dan berani mengambil langkah strategis demi stabilitas ekonomi serta kesejahteraan nasional.
sumber : Kemenkeu RI
