Jakarta, PR Politik – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bersama Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menerima draf laporan perkembangan komprehensif dari Tim Kerja Percepatan Implementasi Multiusaha Kehutanan (MUK). Laporan strategis tersebut dipaparkan langsung oleh Penasihat Utama Menteri Kehutanan, Silverius Oscar Unggul, dalam sebuah pertemuan kedinasan di Jakarta, Selasa (26/5).
Pemaparan tersebut mengupas tuntas akselerasi pengembangan proyek percontohan (pilot project) MUK. Program ini didesain sebagai arsitektur baru pengelolaan kawasan hutan yang hibrida: produktif, ramah investasi, berkelanjutan (sustainable), serta berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat sekitar hutan.
Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa pembentukan Tim Kerja MUK merupakan langkah taktis kementerian guna memotong sumbatan birokrasi di lapangan. Ia meminta segala kebutuhan instrumen pendukung, mulai dari integrasi data hingga koordinasi lintas sektoral, segera dikonsolidasikan agar implementasi kebijakan berjalan agresif.
“Taskforce ini dibentuk untuk membantu Kementerian Kehutanan, terutama dalam mengakselerasi pelaksanaan Multiusaha Kehutanan. Apabila terdapat kebutuhan dukungan data, koordinasi, maupun tindak lanjut teknis lainnya, agar segera dikomunikasikan sehingga dapat kita dorong bersama,” ujarnya memberikan instruksi tegas kepada Tim MUK.
Dalam paparan teknisnya, Silverius Oscar Unggul menjelaskan bahwa MUK diarahkan sebagai episentrum tata kelola kehutanan baru yang mempertemukan empat poros utama: kepentingan ekologi, ekonomi, perlindungan sosial, dan serapan pasar. Saat ini, Tim Kerja MUK tengah menggeber dua pendekatan formula, yakni MUK berbasis agroforestri serta proyek restorasi ekosistem.
Dua komoditas perkebunan utama, yakni kopi dan kakao, sengaja dipilih sebagai motor penggerak. Kedua komoditas ini dinilai memiliki kurva permintaan yang kuat di pasar global serta memiliki daya tahan (resilience) yang baik terhadap gempuran krisis perubahan iklim.
Merujuk pada draf proyeksi jangka panjang hingga tahun 2045, implementasi MUK berbasis agroforestri kopi dan kakao ini menyimpan potensi ekonomi makro yang fantastis, antara lain:
-
Berpotensi mendongkrak nilai ekspor nasional hingga menyentuh angka sekitar Rp418 triliun.
-
Menjadi penopang mata pencaharian bagi sedikitnya 3,8 juta jiwa masyarakat.
-
Menjamin tata kelola berkelanjutan atas 2,5 juta hektare lahan hutan.
-
Berkontribusi nyata pada penurunan emisi karbon melalui penyerapan sekitar 25 juta ton $CO_2e$.
“Kita ingin Multiusaha Kehutanan tidak berhenti sebagai konsep, tetapi menjadi contoh nyata di lapangan. Pilot ini harus menunjukkan bahwa PBPH, Perhutanan Sosial, masyarakat, pembeli, lembaga pendanaan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat bisa bergerak dalam satu rantai nilai yang saling menguatkan,” urai Silverius membedah ekosistem kemitraan.
Guna mengeksekusi program tersebut, Tim Kerja MUK telah menetapkan enam wilayah lanskap prioritas yang akan dijadikan laboratorium pilot project. Lokasi tersebut meliputi Bukit Tiga Puluh (Jambi), Pesawaran dan Lampung Selatan (Lampung), Wehea Kelay/Bentala (Kalimantan Timur), serta Kubu Raya (Kalimantan Barat).
Selain itu, program ini juga akan merambah kawasan Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Aceh yang difokuskan untuk skema restorasi ekosistem sekaligus mitigasi konservasi gajah sumatra.
Otoritas kehutanan menyadari keberhasilan skema MUK ini sangat bergantung pada kerja sama multipihak. Pola integrasi dipacu dengan menempatkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan klaster Perhutanan Sosial sebagai basis produksi hulu. Di sisi hilir, pemerintah menggandeng korporasi bertindak sebagai penjamin pasar (off-taker), yang disokong oleh kepastian regulasi dari pemerintah pusat dan daerah serta keterlibatan lembaga pendanaan.
Guna mengunci komitmen para pemodal dan pembeli global, Tim Kerja MUK tengah mematangkan agenda MUK Buyer Roundtable. Forum strategis ini dirancang sebagai wadah mempertemukan draf potensi komoditas hutan Indonesia dengan jaringan investor internasional demi menyukseskan agenda ekonomi hijau, ketahanan pangan, dan konservasi biodiversitas nasional.
sumber : Kemenhut RI
