Kupang, PR Politik – Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Benny K. Harman, mendorong Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang agar menjadi kekuatan aktif dalam memperbaiki kerusakan demokrasi di Indonesia yang disebabkan oleh dominasi oligarki.
Hal tersebut disampaikan Benny saat memberikan kuliah umum bertajuk “Demokrasi, Oligarki, dan Masa Depan Indonesia” di Aula Gedung Pascasarjana Undana Kupang, Jumat (3/10/2025).
“Undana harus menjadi pusat ilmu pengetahuan, pusat inovasi, dan pusat perubahan di kawasan timur Indonesia. Undana adalah sebuah kekuatan yang aktif, seperti gunung api. Undana tidak boleh pasif. Dia harus aktif, sesekali meletus seperti gunung api, supaya menjadi perhatian nasional, bahkan perhatian dunia,” kata Benny di hadapan sekitar 300 peserta yang terdiri dari Rektor dan jajaran, dosen, serta mahasiswa program S1 hingga S3.
Kuliah umum tersebut dibuka secara resmi oleh Rektor Undana, Maxs U.E. Sanam. Dalam sambutannya, Maxs menyoroti mahalnya ongkos politik yang menjadi masalah utama dalam sistem demokrasi Indonesia.
“Kebijakan politik ditentukan dan dikendalikan oleh uang. Ini bahaya bagi masa depan demokrasi kita,” ujarnya.
Dalam paparannya, Benny menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia tengah menghadapi ancaman serius dari kekuatan oligarki yang menurutnya lebih berbahaya daripada otoritarianisme terbuka.
“Oligarki tidak menghapuskan ritual demokrasi seperti Pemilu, Partai Politik, dan kebebasan pers, namun mereka berusaha untuk memanfaatkan dan membajaknya,” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI 2024–2029 itu.
Menurut Benny, pemilu di Indonesia memang tetap berjalan, namun sebagian besar dibiayai oleh oligarki. Partai politik masih berkompetisi, tetapi justru menjadi kendaraan kekuatan modal. Ia menyebut fenomena ini sebagai oligarchic capture, yaitu proses ketika oligarki membajak mekanisme demokrasi untuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaan mereka.
“Kalau dalam demokrasi, satu orang satu suara (one man, one vote), maka dalam kekuasaan oligarki, satu rupiah, satu pengaruh (one rupee, one influence),” ujarnya.
Benny menambahkan, oligarki dengan mudah mengubah kekayaan menjadi kekuasaan politik, merusak prinsip kesetaraan warga, serta mengendalikan institusi demokrasi seperti parlemen, birokrasi, dan lembaga peradilan.
Ia juga menyoroti tingginya biaya politik sebagai akar permasalahan. Menurutnya, partai politik yang kekurangan dana dari negara akhirnya bergantung pada pengusaha besar, yang kemudian menuntut imbalan berupa proyek atau kebijakan yang menguntungkan.
“Dengan peradilan yang lemah, oligarki bisa membeli keputusan hukum atau menghindari jeratan hukum,” tegas Benny.
Ia menyebut lemahnya mekanisme check and balance sebagai masalah besar lain, sebab DPR sering kali tidak independen dan lebih tunduk pada kepentingan elite politik.
Dalam kesempatan tersebut, Benny juga memaparkan empat strategi utama untuk memperkuat demokrasi dan membendung pengaruh oligarki.
Pertama, reformasi sistem politik dan ekonomi guna memutus hubungan antara uang dan kekuasaan. Ia mengusulkan agar partai politik diwajibkan membuka sumber pendanaan secara real-time serta memperkuat lembaga pengawas seperti Bawaslu dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Reformasi sistem pemilu juga perlu dipertimbangkan, termasuk kemungkinan menerapkan sistem distrik atau campuran untuk menekan biaya politik dan mendekatkan wakil rakyat dengan pemilih.
Kedua, penguatan masyarakat sipil dan ruang publik yang kritis. Benny mendorong kampus menjadi oposisi intelektual melalui riset dan diskusi publik, sekaligus mendukung jurnalisme investigatif yang berani mengungkap praktik korupsi dan kolusi antara penguasa dan oligarki.
Ketiga, pendidikan politik dan literasi media. Ia menilai pentingnya pendidikan kewarganegaraan yang membebaskan dan mengajarkan masyarakat agar mampu mengenali pola propaganda serta hoaks di media sosial.
“Masyarakat harus dibekali dengan kemampuan untuk memilah informasi yang valid dan hoaks, mengenali pola-pola propaganda, dan memahami bagaimana algoritma media sosial bekerja,” terang Benny.
Keempat, pembangunan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berdaulat. Menurutnya, penguatan UMKM, koperasi, serta kebijakan fiskal yang berkeadilan akan menciptakan pusat-pusat ekonomi demokratis di luar kendali konglomerasi.
“Ini akan menciptakan pusat-pusat ekonomi demokratis di luar kendali konglomerasi,” ujarnya.
Benny juga menegaskan perlunya meninjau ulang berbagai konsesi sumber daya alam (SDA) yang merugikan negara agar pengelolaannya benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal.
“Untuk itu harus dikaji kembali konsesi-konsesi yang merugikan negara dan masyarakat, serta memastikan pengelolaan SDA memberikan manfaat maksimal bagi rakyat lokal,” katanya.
