Jakarta, PR Politik – Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan dua dokumen strategis, Blue Food Assessment (BFA) Indonesia dan Indonesia Blue Economy Index (IBEI) pada Rabu (6/8/2025). Peluncuran ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi biru dan memastikan keberlanjutan sektor kelautan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyatakan bahwa dokumen BFA memetakan kondisi pangan akuatik untuk ketahanan nasional, sedangkan IBEI menjadi instrumen untuk mengukur kemajuan pembangunan ekonomi biru secara berkelanjutan. “Lautan Indonesia bukan hanya masa depan bangsa, tetapi masa depan dunia. Melalui peluncuran dua dokumen strategis ini, kita membangun fondasi perencanaan yang kuat, berbasis data, dan berpihak pada keberlanjutan,” jelas Menteri Rachmat.
Ia menambahkan, kedua dokumen ini menjadi fondasi penting untuk mempercepat transformasi ekonomi biru sebagai bagian integral dari pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Peluncuran ini juga menegaskan kolaborasi erat antara pemerintah, swasta, akademisi, dan mitra pembangunan.
Dokumen BFA disusun berkat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Uni Eropa, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Stanford University, dan Microsave Consulting. Sementara itu, IBEI dikembangkan bersama Uni Eropa sebagai mitra utama.
Kuasa Usaha ad Interim Uni Eropa untuk Indonesia, Stéphane Mechati, menyatakan dukungannya terhadap upaya Indonesia. “Uni Eropa bangga mendukung upaya Indonesia dalam mengembangkan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif. Alat pengukuran berbasis data ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk memperkuat perancangan kebijakan berbasis bukti dengan tujuan melindungi keanekaragaman hayati laut, mendorong mata pencaharian masyarakat pesisir, dan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi,” ujar Stéphane Mechati.
Peluncuran ini mengukuhkan posisi Indonesia sebagai produsen pangan biru utama di dunia, dengan fokus pada sistem produksi yang efisien, peningkatan nilai tambah, dan tata kelola kelautan yang menjaga ekosistem. “Kita ingin memastikan pembangunan kelautan dan perikanan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga menjaga ekosistem dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat pesisir. Inilah inti dari transformasi ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Menteri Rachmat Pambudy.
sumber : Bappenas RI
