Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IV DPR RI, Bambang Purwanto, mendesak pemerintah untuk menindak tegas dan mencari pelaku yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di laut Tangerang. Bambang, yang akrab disapa demikian, menegaskan bahwa setiap kegiatan di laut harus mendapatkan izin dari pemerintah, mengingat laut dikuasai oleh negara.
“Padahal laut dikuasai negara, artinya semua yang ada kegiatan di laut harus izin Pemerintah. Tanpa mengantongi izin merupakan pelanggaran yang perlu ditindak tegas, dan mustahil mencari pelakunya juga tidak bisa,” jelas Bambang kepada awak media di Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Bambang mengungkapkan keheranannya jika pemerintah tidak mengetahui siapa yang sebenarnya memasang pagar laut tersebut. Ia menekankan bahwa biaya untuk memasang pagar laut tersebut sangat besar, sehingga tidak mungkin dilakukan secara swadaya oleh masyarakat atau nelayan setempat.
“Kegiatan tersebut tentu menelan biaya cukup besar sehingga tidak mungkin dilakukan oleh nelayan kecil yang hidupnya masih serba kekurangan. Lebih aneh lagi, tempatnya juga dekat dengan Pusat Pemerintahan, tak terditeksi hingga bisa bangun pagar sepanjang 30 km, aneh tapi nyata,” ungkap Bambang.
Politisi dari Partai Demokrat ini mengaku prihatin jika pemerintah tidak berani mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang memasang pagar laut tersebut. Ia menekankan bahwa masalah ini telah menjadi perhatian Presiden RI Prabowo Subianto.
“Seandainya Presiden tidak turun tangan, belum tentu semua bergerak. Lantas, apa artinya Presiden mendelegasikan kewenangan ke para pembantunya kalau tidak mampu mendeteksi dan berani bertindak? Kasihan Pak Presiden,” jelas Bambang.
Bambang yakin bahwa para nelayan yang berada di laut Tangerang memiliki banyak informasi terkait pihak yang berani memasang pagar sepanjang 30,16 km tersebut. Ia khawatir, jika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah, akan banyak pihak yang berebut untuk mengapling laut.
“Sementara di wilayah itu banyak nelayan yang tentu memiliki banyak informasi. Kalau nelayan itu terbina dengan baik oleh KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), jika tidak segera ada tindakan tegas, lama-lama banyak yang berebut ngapling laut,” tandas Bambang.
Dengan pernyataan ini, Bambang Purwanto menegaskan pentingnya tindakan cepat dan tegas dari pemerintah untuk menjaga kelestarian laut dan hak-hak nelayan di wilayah Tangerang.
Sumber: fraksidemokrat.org
