Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menyoroti fenomena cross pressures atau tekanan silang dalam sistem pemerintahan, khususnya dalam implementasi kebijakan kepegawaian seperti penerbitan pertimbangan teknis (pertek) dan pengangkatan ASN maupun PPPK. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi II bersama Menteri PAN-RB, Kemendagri, Kepala BKN, serta para kepala daerah.
Azis menilai, kebijakan pertek yang pada awalnya dirancang untuk menjamin keberlanjutan karier ASN dan mencegah politisasi jabatan, kini justru kerap menimbulkan kebuntuan teknis di lapangan.
“Semangat awal pertek itu bagus, untuk memastikan kepala daerah tidak bertindak ugal-ugalan dan menjaga keberlanjutan karier ASN yang kompeten. Tapi jika terjadi benturan antara kebijakan pusat dan kebutuhan objektif di daerah, maka harus ada terobosan. Jangan sampai terjadi cross pressures yang merugikan pelayanan publik,” ujar Azis.
Ia mencontohkan kondisi di mana kepala daerah yang memahami kebutuhan organisasinya malah terhalang oleh aturan teknis yang terlalu kaku. Hal ini, menurutnya, menyulitkan kepala daerah dalam menempatkan pejabat yang sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Tak hanya menyoroti soal pertek, Azis juga mengkritisi lambannya implementasi kebijakan afirmatif dalam penyelesaian status tenaga honorer. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat harus konsisten dalam menjalankan kebijakan pengangkatan ASN dan PPPK, tanpa memberi ruang pada kompromi.
“Kami di Fraksi Gerindra mendukung penuh enam butir kebijakan penyelesaian honorer yang sudah disampaikan pemerintah. Tapi kebijakan itu harus dilaksanakan tegas, tanpa main-main lagi. Kalau sudah ditetapkan pengangkatan paling lambat Juli dan Oktober, maka harus dilaksanakan,” tegasnya.
Azis memperingatkan bahwa ketidaktegasan pemerintah akan memunculkan persoalan baru yang berdampak pada stabilitas birokrasi nasional. Ia pun mendesak agar diberlakukan sanksi bagi pihak yang mengabaikan kebijakan yang telah diumumkan.
“Jangan sampai kebijakan yang sudah diumumkan tidak dijalankan. Itu akan menurunkan kehormatan lembaga negara. Harus ada sanksi jika ada yang melanggar,” pungkasnya.
Menutup pernyataannya, Azis mengingatkan bahwa tata kelola pemerintahan adalah proses yang terus berkembang. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus terbuka terhadap evaluasi dan penyempurnaan demi efektivitas pelayanan publik yang lebih baik.
Sumber: fraksigerindra.id
