Jakarta, PR Politik – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurai penumpukan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke. Langkah ini diambil guna menjamin keselamatan pelayaran dan memastikan pelayanan bagi nelayan tetap berjalan optimal di tengah cuaca buruk.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, menjelaskan bahwa sejak awal tahun 2026, pihaknya telah menerjunkan tim untuk memverifikasi status operasional kapal yang bersandar di kawasan tersebut.
“Sejak awal tahun 2026, petugas kami bersama dengan Dinas Kelautan perikanan Pemda DKI telah melakukan identifikasi kondisi kapal perikanan yang ada untuk mengetahui kapal dengan izin aktif atau non aktif. Di samping itu, kami sedang memetakan alur masuk dan keluar dari pelabuhan, untuk memudahkan akses nelayan dari atau ke fishing ground,” ungkapnya dalam siaran resmi, Jumat (30/1).
Proses identifikasi ini melibatkan Syahbandar Pelabuhan Perikanan, UPTD PPN Muara Angke, PPS Nizam Zachman, hingga Pangkalan PSDKP Jakarta. Fokus utama petugas adalah memisahkan kapal dengan izin aktif dari kapal yang sudah tidak beroperasi, sekaligus memetakan ulang alur keluar-masuk kapal.
Kepadatan kapal di Muara Angke diperparah oleh kondisi cuaca ekstrem yang membuat banyak nelayan memilih untuk menunda keberangkatan ke laut. Hal ini menyebabkan dermaga melebihi kapasitas standar.
“Saat ini cuaca buruk juga membuat banyak kapal belum berani melaut. Prinsip utama kami adalah menjamin keselamatan pelayaran sekaligus menjaga aktivitas perikanan tangkap tetap berjalan, sehingga kapal yang menumpuk di PPN Muara Angke harus ditata dengan baik,” imbuhnya
Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah mengarahkan para pemilik kapal untuk merelokasi unit mereka ke area tambat labuh yang lebih aman di sekitar dermaga. Lotharia menegaskan bahwa penataan ini memerlukan kesadaran dari para pelaku usaha perikanan agar tidak terjadi tumpang tindih aktivitas.
“Persoalan ini kita selesaikan bersama, Koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam penanganan kepadatan kapal ini. Penataan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kerja sama semua pihak, termasuk pemilik kapal, agar penataan berjalan tertib dan berkelanjutan,” jelasnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya telah menginstruksikan adanya evaluasi berkala terhadap kondisi pelabuhan di Jakarta. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pelabuhan yang lebih tertib, aman, dan mendukung produktivitas sektor perikanan nasional.
sumber : KKP RI
