Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menegaskan pentingnya mempertahankan sistem pembayaran nasional seperti GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) dan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai simbol dan instrumen kedaulatan ekonomi Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menanggapi laporan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) yang mengkritik kebijakan sistem pembayaran nasional Indonesia.
“Jangan sampai kedaulatan ekonomi dan keuangan yang sudah kita bangun susah payah harus kita korbankan untuk kepentingan negara tertentu,” tegas Anis dalam keterangannya, Rabu (24/04/2025).
Anis merespons laporan tahunan USTR bertajuk National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025, yang menilai bahwa sistem QRIS dan GPN tidak memberikan ruang bagi stakeholder internasional untuk terlibat atau memberikan masukan terhadap perubahan kebijakan.
Menanggapi hal tersebut, Anis mendukung penuh langkah Pemerintah Indonesia yang tengah melakukan negosiasi dagang dengan Pemerintah AS, yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menekankan pentingnya menjaga posisi tawar dan memastikan negosiasi menghasilkan solusi yang adil.
“Negoisasi ini harus setara, jangan sampai merugikan kepentingan nasional kita. Win-win solution harus dicapai dengan tetap menghormati kedaulatan ekonomi masing-masing negara,” ujarnya.
Sebagai Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis juga menekankan kontribusi besar QRIS dalam mendukung digitalisasi transaksi selama masa pandemi hingga sekarang.
“QRIS memudahkan transaksi contactless dan sudah digunakan luas mulai dari kafe, toko, pedagang kaki lima, hingga tempat parkir dan donasi. Ini adalah hasil inovasi anak bangsa yang harus kita jaga,” tegasnya.
Ia juga menyinggung GPN sebagai tonggak penting dalam sistem pembayaran domestik yang memperkuat interkoneksi antarbank, memberi efisiensi dan kemudahan bagi masyarakat.
“GPN telah membantu masyarakat untuk bertransaksi dengan lebih mudah melalui ATM dan EDC lintas bank. Ini adalah hasil kerja keras Bank Indonesia yang wajib kita pertahankan,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Anis menyatakan bahwa mempertahankan GPN dan QRIS bukan hanya soal kebijakan teknis, tetapi juga bagian dari membela kedaulatan ekonomi nasional di tengah tekanan global.
“GPN dan QRIS adalah hasil kerja keras bangsa ini, maka kita harus pertahankan dengan penuh komitmen sebagai bentuk nyata pembelaan terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia,” pungkasnya.
Sumber: fraksi.pks.id
