Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, memberikan respons terhadap target pertumbuhan ekonomi 5,2%–5,8% yang disampaikan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) oleh Kementerian Keuangan RI. Menurutnya, target tersebut terlalu optimis dan cenderung “over confidence.”
“Bahkan cenderung terlampau percaya diri (over convidence), proyeksi IMF dan World Bank terhadap perekonomian kita tahun 2026, hanya akan tumbuh sebesar 4,8%, sedikit meningkat dibandingkan proyeksi tahun 2025 sebesar 4,7%,” ujar Anis di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (24/5).
Sebagai Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Anis juga menyoroti realisasi pertumbuhan ekonomi Triwulan I tahun 2025 yang hanya mencapai 4,87% (yoy), melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,02 persen. Ia menilai kondisi ini menandakan pertumbuhan nasional yang stagnan dan melambat.
“Artinya pertumbuhan ekonomi nasional sedang dalam kondisi yang stagnan dan melambat. Jadi dua kondisi ini, hendaknya menjadi perhatian dan ukuran bagi Pemerintah untuk menentukan target pertumbuhan ekonomi kita tahun 2026,” tegasnya.
Meski demikian, Anis memahami keinginan Pemerintah membangun optimisme dengan melihat potensi perbaikan ekonomi global dan nasional pada tahun mendatang. Namun, ia menegaskan target realistis sebaiknya berada pada kisaran 5,0%–5,02% pada 2026.
Ia juga menilai kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan Pemerintah belum memberikan dampak signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya karena fokus efisiensi tersebut lebih banyak diarahkan pada pembiayaan untuk MBG dan Danantara, bukan sektor-sektor yang benar-benar menjadi pendorong pertumbuhan.
“Sebagaimana yang kita katahui, kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah tidak difokuskan untuk memperbaiki kualitas pembiayaan dan sektor-sektor pendorong pertumbuhan tetapi sebagian besar untuk MBG dan Danantara, tetapi jika di tahun 2026 nanti Pemerintah konsisten melakukan kebijakan efisiensi anggaran tidak prioritas dan kemudian diikuti dengan peningkatan kualitas penggunaan anggaran untuk sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan, mungkin kita berharap hasilnya akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Anis menilai sulit bagi ekonomi nasional untuk tumbuh lebih tinggi tanpa adanya terobosan dan inovasi baru. Ia juga mengingatkan kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, ditambah potensi konflik geopolitik dan ketergantungan ekonomi Indonesia pada harga komoditas serta perlambatan penerimaan pajak dan pertumbuhan industri yang stagnan.
“Penyumbang pertumbuhan praktis sebagian besar di support oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,94% sepanjang tahun. Sektor konsumsi ini berkontribusi 54% terhadap PDB Indonesia, menjadikannya pendorong utama pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Sebagai solusi, legislator perempuan ini memberikan beberapa rekomendasi bagi eksekutif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dengan memperbesar porsi investasi dan ekspor.
“Kuncinya kan ada pada iklim investasi, aturan main yang tidak tumpang tindih, tidak ada pungli, intinya ada kepastian bagi investor dan pengusaha untuk menanamkan modalnya dan berusaha, perlu ada kerja keras dan kebijakan yang tepat untuk mengatasi persoalan ekonomi kita saat ini. Kita tentu memberikan kesempatan pada Pemerintah untuk bekerja dan membuktikan kebijakannya tepat untuk mengatasi semua persoalan yang ada,” paparnya.
Anis juga mengingatkan Pemerintah agar kebijakan fiskal dan moneter yang diambil harus terarah dengan baik. Menurutnya, setelah kurang lebih tujuh bulan usia pemerintahan, seharusnya sudah ada konsep dan kerangka kerja yang jelas untuk mengatasi masalah dan menentukan prioritas kebijakan.
“Kebijakannya harus tepat baik secara fiskal maupun moneter, kurang lebih 7 bulan usia Pemerintahan seharusnya sudah memiliki konsep dan kerangka yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada, mana yang menjadi skala prioritas dan mana yang masih bisa ditunda,” pungkas Anggota DPR RI asal Jakarta ini.
Sumber: fraksi.pks.id
